Aksi Tolak "People Power", Banser Siap Bergerak hingga Kritik Amien Rais, Berikut Faktanya

Aksi tolak people power, Banser Siap Bergerak hingga Kritik Amien Rais, Berikut Faktanya

POS-KUPANG.COM - Para pemuka agama di Kendal, Jawa Tengah, menyerukan untuk menolak gerakan " people power".

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kendal, Ubaidillah, menyerukan kepada semua warga Kendal, baik yang beragama Islam, Nasrani, Hindu, Budha, dan Konghucu, supaya menjaga persatuan dan kesatuan.

• PLN Tawarkan Beasiswa Ikatan Dinas untuk Mahasiswa ITS

Selain itu, para kyai dan pendekar Kabupaten Madiun menganggap gerakan "people power" justru meresahkan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan. Mereka pun sepakat untuk menolak gerakan tersebut.

Berikut ini sejumlah fakta terkait gerakan masyarakat menolak "people power":

1. Banser NU Kebumen siap hadang gerakan "people power"

Ribuan Banser NU Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menolak gerakan " people power" karena berpotensi mengancam kedaulatan NKRI.

• Ditanya Ancaman Teroris Pada 22 Mei, Begini Tanggapan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar

Hal itu disampaikan Kasatkorcab Banser Kebumen, Masngut, melalui keterangan tertulis, Jumat (17/5/2019).

"Banser Kebumen satu suara. Kami menolak gerakan itu ( people power). Saat ini kami memiliki 3.000 anggota Banser yang terdaftar, dan kurang lebih 2.000-an Banser belum diresmikan. Total di Kebumen ada kurang lebih 5.000 Banser," kata Masngut.

Masngut mengatakan, Banser siap digerakkan kapan saja untuk ikut menolak gerakan people power oleh sekelompok orang karena tidak puas dengan proses demokrasi yang telah berjalan di Pemilu 2019.

2. Tokoh agama di Kebumen menolak "people power"

Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menyerukan penolakan "people power".

• Polres Jember Razia Terminal dan Stasiun Kereta, Antisipasi Warga Ikut Aksi People Power

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kebumen Dawamudin meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh mengikuti gerakan yang digaungkan oleh sekelompok orang untuk menumbangkan pemerintahan yang sah itu.

"People power adalah gerakan inkonstitusional dan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun. Tindakan people power jika dituruti akan berdampak negatif yang luar biasa, sudah banyak contohnya. Negara hancur karena kegiatan people power," katanya saat dihubungi, Selasa (14/5/2019).

Dirinya meminta kepada tokoh elit, masyarakat, tokoh agama untuk bisa menjaga lingkungannya agar tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis.