Presentasi Penurunan Jumlah Masyarakat Miskin di Sumba Timur Belum Signifikan

Bupati Sumba Timur Drs. Gidion Mbilijora, M.Si mengatakan presentase penurunan jumlah masyarakat miskin di daerah itu belum signifikan

Presentasi  Penurunan Jumlah Masyarakat Miskin di Sumba Timur Belum Signifikan
POS KUPANG/ Robert Ropo
Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora (kedua dari kanan) 

Presentasi  Penurunan Jumlah Masyarakat Miskin di Sumba Timur Belum Signifikan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG. COM | WAINGAPU- Bupati Sumba Timur Drs. Gidion Mbilijora, M.Si mengatakan presentase penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sumba Timur belum  signifikan.

Karena itu perlu dilakukan perbaikan dengan pola pendekatan untuk pengentasan kemiskinan secara keroyokan.

Bupati Gidion menyampaikan itu dalam sambutanya saat Rapat Kerja (Raker) Pamong Praja Tingkat Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 yang berlangsung di gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi Kota Waingapu, Selasa (26/3/2019.

RDK Dewan Memanas Terkait Dana DAK Afirmatif Rp 19 Miliar, Yosep Lede Bicara dengan Nada Tinggi

Hadir dalam Raker Pamong Praja itu, Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, ST, MT, Ketua DPRD Sumba Timur Drh. Palulu Pabundu Ndima, Pimpinan Forkompimda, pimpinan OPD, para Camat, Pemerintah Desa, Toko Masyarakat, Tokoh Agama, dan undangan lainya.

Bupati Gidion mengatakan, mencermati tren penurunan presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2015 sebesar 31,73% dan sampai dengan tahun 2017 sebesar 31.03%. Terlihat kurang adanya penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik yang dibiayai oleh APBD maupun dana desa.

Menurut Gidion, salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya upaya penangan pengetasan kemiskinan itu adalah kurang terintegrasinya penangan antara perangkat daerah dan pemerintah desa terhadap rumah tangga miskin dan kurang fokusnya terhadap penangan sejumlah faktor yang menyebabkan masyarakat miskin.

Listrik Padam di Dua SMK di TTS Saat Penyelenggara UNBK

Sehingga untuk pengetasan kemiskinan pada tahun 2019 dan tahun 2020 harus dilakukan perbaikan dalam pola pendekatan pengetasan kemiskinan dan harus dilakukam secara integrasi, konvergensi dan keroyokan oleh semua perangkat daerah dan pemerintah Desa dengan berbasis data terpadu dan pendekatan prioritas serta tepat sasaran.

"Harus kita kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga sampai di Desa untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan,"tandas Gidion.

Halaman
12
Penulis: Robert Ropo
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved