Pemerintah Provinsi NTT Targetkan Kenaikan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019
Pemerintah Provinsi NTT menargetkan adanya kenaikan partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2019.
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Pemerintah Provinsi NTT Targetkan Kenaikan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Provinsi NTT menargetkan adanya kenaikan partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2019.
Hal ini terungkap dalam rapat kerja perkembangan situasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka Pemilu 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan Kanwil NTT di Ruang Rapat Lanud El Tari Kupang, Rabu (27/2/2019).
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT Johanna E Lisapaly SH menjelaskan jika partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum semakin tinggi maka itu pertanda pelaksanaan pemilu semakin baik di NTT.
• Soal Kerusuhan 98, Kivlan Zen Siapkan Data dan Tantang Balik Wiranto Debat di TV
• Real Madrid vs Barcelona, Vinicius atau Messi Jadi Penentu
• TRIBUN WIKI: Bendungan Lamba Napu, Sumba Timur Tempat Melepaskan Penat
“Target pemerintah 77,5 persen untuk pelaksanaan pemilu tahun ini (2019). Ini harus naik dari pemilu pada tahun 2014 lalu yang berada pada angka 74 persen. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka itu semakin baik, artinya pemimpin yang kita harapkan bagian dari komitmen bangsa bisa dipilih oleh hampir seluruh warga,” katanya.
Johanna juga menyatakan, KPU Provinsi NTT tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri meskipun mereka secara resmi ditunjuk sebagai penyelenggara.
“KPUD NTT harus diback-up, jadi tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Kita ini sebagai bagian dari tim kerja,” tuturnya.
Terkait dua kabupaten yang masih bermasalah komisionernya, pemerintah provinsi mendukung untuk diselesaikan segera.
“Untuk Kabupaten Sabu Raijua dan Ende memang harus segera (diselesaikan), kita juga harus berikan dukungan penuh kepada KPU,” tambahnya.
Untuk KPUD, lanjutnya, pemerintah provinsi mengingatkan untuk tidak perlu sungkan dalam membangun koordinasi dengan pemerintah maupun dengan forkompinda dan para pihak. Hal ini dilakukan demi menyukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)
