Berita NTT Terkini

Bawaslu NTT Mulai Rekrut Pengawas TPS - Ini Syarat-syaratnya

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT akan merekrut pengawas TPS untuk pengawasan Pemilu 2019 di 17 April mendatang. Pengawas yang direkrut in

Bawaslu NTT Mulai Rekrut Pengawas TPS - Ini Syarat-syaratnya
POS KUPANG/GORDI DONOFAN
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu NTT, Jemris Fointuna

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT akan merekrut pengawas TPS untuk pengawasan Pemilu 2019 di 17 April mendatang. Pengawas yang direkrut ini akan mengawas di 14.978 TPS di NTT.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu NTT, Jemris Fointuna, Selasa (5/2/2019).

Menurut Jemris, ‎Bawaslu Provinsi NTT akan melakukan perekrutan pengawas TPS untuk melakukan pengawasan pemilu tahun 2019.

"Jadi kita akan rekrut pengawas yang akan mengawas di 14.978 TPS pada Pemilu 2019 di Provinsi NTT, " kata Jemris.

Dikatakan, sesuai ‎ Pasal 1 ayat 23 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu

Kelurahan/Desa. Sedangkan,menurut Pasal 90 ayat (2 ) UU 7/2017, Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Dia merincikan bahwa pengawas TPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

4. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;

6. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;

8. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;

Kepsek SMPN I Aesesa Selatan Akui Fasilitas untuk UNBK Masih Minim

10. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;

12. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

14. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved