Berita Kabupaten TTU

Pengadilan Kefamenanu Gelar Sidang Perdana Praperadilan Tersangka Korupsi Vs Polres TTU

Namun karena ada sedikit perubahan atas surat kuasa termohon sehingga diskorsing sampai ke pukul 15:00 Wita.

Pengadilan Kefamenanu Gelar Sidang Perdana Praperadilan Tersangka Korupsi Vs Polres TTU
POS KUPANG/THOMAS MBENU NULANGI
Suasana sidang praperadilan yang digelar Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu. Gambar diambil, Senin (14/1/2019). 

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu menggelar sidang perdana praperadilan antara tersangka kasus korupsi proyek Embung Erwan Bitin Bere dengan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten TTU.

Sidang praperadilan yang beragendakan pembacaan materi gugatan dari pemohon tersebut dilaksanakan, Senin (14/1/2019) pukul 9:30 Wita. Namun karena ada sedikit perubahan atas surat kuasa termohon sehingga diskorsing sampai ke pukul 15:00 Wita.

Sidang tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yakni, I Gede Adi Muliawan, S.H, M.Hum. Sementara dari pihak pemohon dihadiri oleh kuasa hukum Edwan Bitin Bere, Robert Salu, S.H dan dari termohon dihadiri oleh Kasat Reskrim Polres TTU, Iptu Ricky Dale, S.H.

Robert dalam membacakan materi gugatannya tersebut mengatakan, penetapan pemohon praperadilan sebagai tersangka oleh termohon praperadilan adalah tidak sah, karena tidak didasarkan oleh dua alat bukti yang sah, baik berupa saksi, surat, ahli yang membuktikan bahwa pekerjaan termohon telah menyebabkan kerugian negara.

"Sebab pekerjaan tersebut telah diperiksa oleh panitia dan telah dibuatkan dalam berita acara sehingga telah diserahterimakan kepada panitia," ucapnya.

Begini Pengakuan Sang Dosen yang Diduga Selingkuhi Mahasiswinya, Politani Kupang Belum Beri Sanksi

Hati-hati Lakukan Vaginal Scraping Bisa-bisa Miss V Terkena Infeksi

Pada kesempatan itu, Robert juga mengatakan bahwa termohon harus mengerti dan memahami bahwa dalam pekerjaan sebuah proyek, ada pengawas, dan ada panitia pemeriksa proyek yang menyatakan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana telah tertuang dalam berita acara.

Karena proyek telah selesai dikerjakan dan dimuat dalam berita acara tegas Robert, maka termohon harus mengetahui serta dapat membuktikan bahwa panitia pemeriksa telah melakukan kolusi atau tindakan lain yang dituangkan dalam berita acara yang tidak sesuai dengan fisik pekerjaan.

"Sehingga PPK atau kepala dinas yang telah menerima proyek dan digunakan sesuai dengan fungsi dan manfaat harus disalahkan karena telah melakukan kolusi dan atau perbuatan lain dan telah merugikan negara sehingga panitia pemeriksa dan PPK harus dimintakan pertanggungjawaban terlebih dahulu barulah kepada pemohon praperadilan," tegasnya.

Oleh karena itu, tegas Robert, apa yang dilakukan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah aneh karena bagaimana mungkin pada tanggal 22 November 2018, termohon menerima laporan dan pada saat itu juga termohon memanggil pemohon untuk menghadap tanggal 28 November 2018 dalam status tersangka dugaan tindak pidana korupsi tanpa disebutkan surat perintah penyidikan nomor berapa yang menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Ramalan Zodiak Hari Ini Selasa 15 Januari 2019, Sagitarius No Pain No Gain!

Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA, Kepala Desa di NTT Gembira

"Sehingga, apa yang dilakukan oleh termohon terkesan adanya upaya kejar target, sebab apabila termohon memahami benar suatu peristiwa yang diduga tindak pidana korupsi dalam pekerjaan proyek, apalagi pekerjaan sudah selesai dikerjakan, sudah diperiksa oleh panitia pemeriksa," jelasnya.

Atas beberapa pertimbangan tersebut, Robert meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu untuk berkenan menghadirkan para pihak dalam persidangan selanjutnya mengadili dan memutuskan bahwa menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan seluruhnya.

Robert juga meminta supaya laporan polisi pada tanggal 22 November 2018, dan penetapan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang tindakan pidana korupsi adalah tidak sah, tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

"Oleh karena itu, seluruh perintah, keputusan, dan penetapan yang dikeluarkan oleh termohon yang didasarkan oleh laporan polisi pada tanggal 22 November 2018, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," tegasnya.

Korupsi di Politani Kupang, Jaksa Belum Kirim Petunjuk ke Polda NTT

Selfina Etidena Menangis di Gedung DPRD Provinsi NTT, Saya Ingin Cepat ke Yogya

Inggid Wakano Kejutkan Judika di Rising Star Indonesia RCTI

Berdasarkan pantauan Pos Kupang, Setelah pemohon membacakan materi gugatan tersebut, hakim kumudian menanyakan apakah ada tanggapan dari termohon, namun pada kesempatan itu, termohon tidak menanggapi sehingga sidang kemudian ditutup oleh hakim.

Berdasarkan penetapan jadwal sidang yang disampaikan oleh hakim, maka sidang praperadilan dengan agenda tanggapan termohon atas materi gugatan pemohon akan dilaksanakan pada besok, Selasa (15/1/2019). (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved