Kontraktor di Kupang Pinjam Rp 5,4 Miliar dari Niko Ladi

POS-KUPANG.COM,  MAUMERE---Pengelola LKF Mitra Tiara Larantuka, Niko Ladi sudah divonis penjara  sejak empat  tahun  silam dan kini menginap  di  LP  Kupang.  Namun  di luar  sana  kasus keuangan di lembaga ini  belum selesai.

Tuntutan  ganti rugi  705 penggugat   tertuang dalam putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/20-17/PN.Lrt   belum  direalisasikan Niko  Ladi, Cs. Meski  aset dan   dana yang dipinjamkan  ke beberapa  pihak  belum dikembalikan.  

Akhir  bulan November  2018,  Sisca Lisa Siagian, S.H,   kuasa  hukum 705  korban  LKF  Mitra Tiara Larantuka  berhasil menemui  seorang pengusaha kontraktor  di  Kota Kupang.

“Saya bicara langsung dengan kontraktor  tersebut bulan  November 2018  di Kupang,” ujar Sisca, menghubungi  POS-KUPANG.COM, Senin  (14/1/2019).

Sisca menjelaskan,  nilai   pinjaman uang kepada  kontraktor  yang enggan disebutkan  namanya dari  Niko  Ladi senilai  Rp 5,4  miliar. KOntraktor ini bersedia membuat   pernyataan  karena  tahu  uangnya diperuntukan buat korban (705) orang.

• David de Gea Ukir Rekor ! 11 Kali Selamatkan Gawang Man United dari Gempuran Tottenham Hotspur

• Penanganan DBD ! Pemkab Manggarai Barat Cairkan Uang Tak Terduga Rp 1,9 Miliar

“Nilai  pinjaman  itu berdasarkan kwitansi  yang diberikan kepada  kami untuk kami  tagih. Uangnya akan diperuntukan ganti rugi 705  korban,” imbuh  Sisca lagi.

Sisca mengaku dibohongi  oleh  Niko  Ladi dan penasehat hukumnya melakukan penagihan  hutang dan penjualan aset   guna mengembalikan ganti  rugi.

“Itikat baik   tidak dapat dijalankan. Kami  merasa dipermainkan dan dibohongi oleh tergugat  satu (Niko  Ladi), tergugat  dua (Maria Bernadette Budi  Gapun) dan  penasehat hukumnya.   Tiga kali pertemuan, Niko Ladi  tidak berikan surat kuasa penagihan dan menjual asetnya,” kata Sisca.

Padahal pihak  penggugat   telah memberikan dukungan dana operasional  awal  kepada  kuasa  hukum  Niko Ladi.

Sisca mengakui,   Niko Ladi  memberikan surat kuasa  di luar penagihan diserahkan di hadapan Wakil Ketua  PN Larantuka  yang diperuntukan membayar  ganti  rugi kepada  705  penggugat. Justru mereka diduga melakukan  penagihan sepihak tanpa pengetahuanya.

“Saya menduga  surat kuasa dan surat pernyataan hanya rekayasa dan tipu muslihat   belaka,” sesal  Sisca.  *)