Berita Kabupaten Lembata Terkini

Kades Makan Uang di Desa Tobotani, Kepala Dinsos-PMD Lembata Diperiksa Penyidik Tipikor

Kades makan uang di Desa Tobotani, Kepala Dinsos-PMD Kabupaten Lembata diperiksa penyidik tipikor

Kades Makan Uang di Desa Tobotani,  Kepala Dinsos-PMD Lembata Diperiksa Penyidik Tipikor
POS-KUPANG.COM/Frans Krowin
Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Lembata, Aloysius Buto (kanan) saat diperiksa penyidik tipikor di Mapolres Lembata, Rabu (9/1/2019). 

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA -- Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos-PMD) Kabupaten Lembata, Aloysius Buto, memenuhi panggilan penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Lembata. Dia dipanggil terkait dugaan penyelewengan dana desa oleh oknum Kepala Desa Tobotani, Abdullah Bahrun.

Alo Buto merupakan pejabat pemerintah kabupaten (pemkab) yang kedua dipanggil penyidik tipikor dalam kasus tersebut, pada Rabu (9/1/2019), setelah sehari sebelumnya, Selasa (8/1/2019), Penjabat Sekda Lembata, Anthanasius Amuntoda juga memberi keterangan di polisi.

Mengenakan pakaian dinas putih hitan, mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lembata tersebut tiba di mapolres setempat sekitar pukul 10.00 Wita. Ia datang sendiri dengan mobil dinas. Setiba di mapolres ia langsung bergegas menuju ruang penyidik tipikor.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang: Semua RS Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Di ruangan penyidik itu, Alo Buto hanya beberapa saat saja. Setelah itu ia pulang. Kepada Pos Kupang.Com, dia mengatakan, dirinya cuma memberi keterangan seputar mekanisme pencairan dana desa dan beberapa hal mengenai kasus Tobotani. Sehabis memberi keterangan tersebut ia pun menandatangani surat penyitaan berkas terkait kasus tersebut.

Tingkatkan Kinerja Kepsek, Ketua Yatutim Sumba Barat Daya Bagikan 20 Mobil

"Saya dipanggil untuk memberi keterangan tambahan mengenai kasus Tobotani itu. Setelah itu saya menandatangani surat yang isinya tentang penyitaan dokumen terkait masalah tersebut. Itu saja," ujarnya.

Dikatakannya, ia mengemban jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial dan PMD Lembata, baru beberapa bulan terakhir. Olehnya dalam keterangan kepada penyidik, dirinya sebatas mengungkapkan soal mekanisme pencairan uang dana desa termasuk untuk Desa Tobitani yang berujung pada kasus dugaan penyimpangan uang dalam pembangunan posyandu di desa tersebut.

Kasus Tobotani itu, katanya, terjadi pada tahun 2017. Saat itu, kenangnya, ada permohonan dari Desa Tobotani untuk pencairan dana desa tahap 2. Atas permohonan tersebut, pihaknya pun melayaninya tanpa melihat peruntukkan uang yang direalisasikan itu. Pada dinas yang dipimpinnya, lanjut dia, tak ada pegawai yang tugasnya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua aktivitas pemerintah desa dalam mengelola uang tersebut.

Pasalnya, di desa itu sudah ada pendamping, demikian pula di kecamatan. Bila surat dari desa itu tiba di Kantor Dinsos-PMD berarti telah melewati tahapan itu. Apalagi dalam surat dari desa tersebut, Camat Buyasuri juga memberikan rekomendasi agar segera direalisasikan dana desa itu.

"Dari rekomendasi itulah kami juga memberikan rekomendasi ke BKD untuk pencairan yang itu. Kami tidak tahu jikalau realisasi uang itu berujung pada dugaan penyimpangan uang yang dilakukan oknum Kepala Desa Tobotani," ujar Alo Buto.

Terhadap kasus itu, pihaknya menyerahkan kepada penyidik tipikor untuk menanganinya. Dengan begitu bisa memberi efek jera kepada seluruh pengelola dana desa dan alokasi dana desa (ADD) atas dana yang bersumber dari APBN tersebut. "Kita berharap agar dengan proses hukum kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan hal yang sama," ujarnya. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Frans Krowin)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved