Berita Sumba Barat

193 CPNS Diberi Waktu 12 Hari Mengurus Administrasi

Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole, mengingatkan 193 CPNS di kabupaten itu segera mengurus dokumen

193 CPNS Diberi Waktu 12 Hari Mengurus  Administrasi
Pos Kupang.com/Petrus Piter
Foto ratusan CPNS Sumba Barat tahun 2018 sedang mendengar arahan Bupati Sumba Barat di aula setda setempat, Senin (7/1/2019) 

POS KUPANG.COM, WAIKABUBAK -- Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole, mengingatkan 193 CPNS di kabupaten itu segera mengurus dokumen kelengkapan administrasi dan memasukkannya ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sumba Barat.

Merujuk pada dokumen adminstrasi itu, petugas badan kepegawaian memroses SK pengangkatan.

Waktu pengurusan dokumen administrasi hanya berlangsung 12 hari, berakhir tanggal 18 Januari 2019. Terhadap CPNS yang pengurusan administrasinya jauh seperti ke Bandung, Jakarta, Denpasar dan beberapa daerah lainnya di Indonesia segera mengurusnya agar tepat waktu.

Bupati Niga Dapawole menyampaikan hal itu ketika bersama Wakil Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni, S.P; Sekda, Drs.Umbu Dingu Dedi, dan Kepala BKPP, Titus Diaz Liurai, S.Sos, bertemu ratusan CPNS di Aula Setda Sumba Barat, Senin (7/1/2019).

Dalam pertemuan itu, Bupati Niga Dapawole meminta para CPNS harus memerhatikan dengan benar nama agar tidak mengalami kendala ketika memroses SK pengangkatan.

"CPNS jangan terlalu bersemangat dan senang merayakan kesuksesan tetapi memperhatikan dengan benar penulisan nama agar saat memroses SK pengangkatan berjalan aman dan lancar," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumba Barat, Titus Diaz Liurai, S.Sos, M.Si, mengatakan, telah mengumumkan 193 peserta dinyatakan lulus tes CPNS di Sumba Barat tahun 2018 dari total formasi 286 orang.

Para peserta bisa mengakses pengumuman tersebut melalui web BKD Sumba Barat atau dapat melihat langsung pengumuman yang tertempel di papan pengumuman di depan gedung BKPP Sumba Barat. Menurutnya, penentuan kelulusan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan hasil tes TKD dan SKB.

Memakai Jilbab
Bupati Niga Dapawole juga menegaskan, pemerintah kabupaten setempat tidak pernah melarang masyarakat memakai jilbab. Yang terjadi pada saat pendaftaran hingga ujian CPNS Sumba Barat tahun 2018 belum lama ini semata-mata demi kepentingan memastikan peserta ujian CPNS adalah orang yang sama ketika datang mendaftar. Hal itu untuk mencegah terjadi praktek joki saat berlangsungnya ujian CPNS.

Kebijakan tersebut, diakui Bupati Niga, hanya berlangsung selama ujian CPNS. "Hal ini perlu disampaikan dalam pertemuan dengan 193 CPNS lulusan tahun 2018 ini agar masyarakat memahaminya dan tidak dipelintir macam-macam," tegas Bupati Niga. (pet)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Alfred Dama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved