BERITA POPULER: Rincian Kenaikan Gaji PNS 2019 Prabowo Sandi Tanya Hak Pemilih, Korupsi Dana Bos

BERITA POPULER: Rincian Kenaikan Gaji PNS 2019 Prabowo Sandi Tanya Hak Pemilih Hingga Korupsi Dana Bos.

POS-KUPANG.COM - BERITA POPULER: Rincian Kenaikan Gaji PNS 2019 Prabowo Sandi Tanya Hak Pemilih Hingga Korupsi Dana Bos.

Berita populer edisi Senin ( 10/12/2018) 

Berita populer terdiri dari 3 berita dengan pembaca terbanyak.

 ASN di Kantor Ini Bakal Menerima Kenaikan Gaji yang Fantastis Tahun 2019, Pegawai Mana Saja?

 Ini Alasan Kenapa Kenaikan Gaji PNS 2019 Sebesar 5 Persen, Bakal Cairkan Rapel di Bulan April

 Gaji PNS Dan Pensiunan Naik 2019 Berikut Rincian Lengkap Gaji Tiap Golongan, 5 Hingga 117 Juta

Berita populer edisi Senin mencakup gaji PNS dan pensiunan yang akan naik sebesar 5 persen tahun 2019 nanti, Kubu Prabowo Sandiaga yang menanyakan hak pilih orang dengan gangguan mental dan juga ada kasus korupsi dana BOS yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Liliba Kupang.

Berikut uraian lengkap berita populer di atas:

1.  Gaji PNS dan Pensiunan Naik 2019, Berikut Rincian 8 Lembaga dengan Gaji Paling Tinggi

 Gaji PNS Dan  Pensiunan Naik 2019, Berikut Rincian Lengkap Kenaikan Gaji Tiap Golongan, 5 Hingga 117 Juta.

Kabar bahagia bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di Negara Republik Indonesia.

Pemerintah memastikan kenaikan gaji mulai Januari 2019 nanti.

 Presiden RI Joko Widodo menyampaikan hal itu di Jakarta, Kamis (16/8/2018) atau sehari sebelum Dirgahayu Ke-73 Kemerdekaan RI, Jumat (17/8/2018).

Pemerintah berencana menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi para aparatur sipil negara atau PNS pada tahun 2019 mendatang.

Rencana itu bakal dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBN) tahun anggaran 2019.

"Pada 2019, pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta pensiunan sebesar rata-rata 5 persen," ucap Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi dalam Rapat Paripurna RAPBN 2019 di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Rencana tersebut dicanangkan pemerintah lantaran untuk melanjutkan tren positif yang terjadi pada birokrasi selama 2018.