Berita Nasional Terkini

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: Korupsi harus Ditasi dengan Prinsip Dasar Zero Tolerance

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menegaskan, korupsi harus diatasi dengan prinsip dasar zero tolerance

Editor: Kanis Jehola
KOMPAS.com / AJI YK PUTRA
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ketika berada di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (6/12/2018). 

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menegaskan, korupsi harus diatasi dengan prinsip dasar zero tolerance

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan agar seluruh pihak tak berkompromi terhadap praktik-praktik korupsi di Indonesia.

"Jadi bahwa korupsi harus kita atasi dengan prinsip dasar zero tolerance itu sebenarnya yang harus dikuatkan," kata Saut dalam Rilis Survei Nasional: Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia, di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Hal itu menanggapi sejumlah temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam survei itu disebutkan, 52 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat. Namun, tren angka responden yang menilai tingkat korupsi meningkat itu turun dibandingkan tahun 2016 dan 2017 lalu.

Sekretaris BKPPD Kota Kupang Mengaku Tidak Dilibatkan Dalam Perencanaan Mutasi

Pada 2016, 70 persen responden mengatakan tingkat korupsi meningkat. Di 2017, sebanyak 55 persen responden mengatakan tingkat korupsi meningkat.

Temuan lainnya, sebanyak 63 persen responden menilai pemberian uang atau hadiah ketika berhubungan dengan pihak instansi pemerintah adalah tidak wajar. Sedangkan 34 persen responden menilai wajar. Sebanyak 3 persen lainnya tidak menjawab atau tidak tahu.

Tiga Bulan Air Tak Jalan, 16 KK Demo ke PDAM Soe

Angka 34 persen itu meningkat dibanding tahun 2017 lalu. Pada waktu itu, responden yang menilai praktik suap dan gratifikasi tidak wajar, yaitu 69 persen. 26 responden menilai wajar. Sementara 5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Dari data itu, Saut melihat masih ada kompromi terhadap praktik semacam itu. Ia pun mencontohkan Singapura yang tidak kompromi terhadap praktik-praktik yang mengarah pada korupsi.

"Ketika ada seorang di dokter gigi A menelepon saingannya ke dokter gigi B, 'Halo kamu bisa enggak kasih 3 pasien ke saya. Tiap satu pasien yang kamu kirim ke saya kamu saya kasih 50 dollar'. Sama KPK Singapura orang yang baru mau mencoba ini kena. Baru rencana padahal. Jadi zero tolerance itu masih jauh di kita," kata dia.

Saut juga menekankan pentingnya kesamaan nilai bahwa korupsi merupakan kejahatan yang harus dilawan bersama-sama.

"Mau pakai kombinasi (pencegahan) apapun kalau valuenya enggak sama, zero tolerance-nya enggak jalan," kata dia.

KPK, kata Saut, juga terus berupaya menggiatkan program pencegahan di berbagai level melalui banyak kegiatan, seperti festival film dan musik hingga festival integritas kampus.

Langkah itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal-hal kecil yang bisa mengarah pada korupsi.

"Kita bikin lomba film, ACFFest. Kemudian lagu, ada. Kalau kita bicara sosialisasi ya. Kita juga masuk kampus, misalnya kamu nitip absen itu salah, di perguruan tinggi kita masuk yang disebut Festival Integritas Kampus. Kita minta mereka juga mendesain apa praktik yang menurut mereka salah. Mereka sebenarnya sadar itu," kata Saut.

"Artinya, zero tolerance ini harus kita detailkan lagi di banyak tempat," ungkapnya. (KOMPAS.com)

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved