Berita NTT Terkini
Komisi IV DPRD NTT Dukung Pembangunan Infrastruktur Jalan di NTT
sebagai Ketua Komisi IV yang menangani infrastruktur, dirinya akan mendukung apapun yang diprogramkan pemerintah.
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/KUPANG - Komisi IV DPRD NTT mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam membangun infrastruktur jalan di NTT. Pembangunan jalan perlu direncanakan secara baik.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD NTT, David Melo Wadu, S.T, Minggu (2/12/2018).
Dia mengatakan, sebagai Ketua Komisi IV yang menangani infrastruktur, dirinya akan mendukung apapun yang diprogramkan pemerintah.
"Untuk rakyat saya dukung terutama untuk kesekahteraan rakyat, tapi dalam implementasinya dan tidak dilaksanakan, maka saya akan protes sebagai wakil rakyat," kata David.
• LUBANG Menganga ! Warga Kerja Bakti di Lokasi Jembatan Wae Wera
• Seks Bebas Membantu Penyebaran AIDS Di Ende
Terkait dana, ia mengatakan, anggaran itu merupakan urusan pemerintah. Sedangkan pola penanganan infrastruktur, ia mengakui, sesuai yang direncanakan pemerintah, yakni pembangunan jalan dengan struktur hotmix, namun apabila dilihat dari anggaran, maka tidak mencukupi.
"Kebijakan pemerintah saat ini adalah struktur hotmix karena itu perlu diperhatikan soal anggaran," katanya.
Dikatakan,infrastruktur jalan yang harus diperbaiki ada sepanjang 1.206 km. Karena itu kalau dibangun dalam tiga tahun, maka dalam satu tahun ada sekitar 402 km yang harus diperbaiki.
"Jika 402 km dalam setahun itu, apabila diuangkan maka membutuhkan biaya Rp 1.238.000.000.000 atau Rp 1,2 Triliun. Sementara alokasi APBD NTT hanya 508 Miliar," katanya.
Dikatakan, dirinya akan melakukan rapat bersama Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. "Dalam rapat itun, saya akan pertanyakan kekurangan uang itu diambil dari mana. Memang salah satu terobosan yang bisa dilakukan dengan debit pinjaman daerah melalui Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dibawah Kemenkeu RI," ujarnya.
Dia mengakui, apabila dihitung dengan APBD NTT, maka tidak sampai Rp 1 T atau hanya sekitar Rp 900 M. Sedangkan kita membutuhkan anggaran sebesar 4,8 Triliun.
"Memang ada wacana dari pemerintah tapi belum kami ketahui. Besok (hari ini) saya akan pimpin rapat RPJMD dengan Bappeda NTT sehingga saya akan pertanyakan hal ini," katanya. (*l)