Berita Nasional Terkini

PKS Berjanji Hapus Pajak Sepeda Motor dan Berlakukan SIM Seumur Hidup

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjanjikan dua program jika mereka terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

PKS Berjanji Hapus Pajak Sepeda Motor dan Berlakukan SIM Seumur Hidup
KOMPAS.com/Cynthia Lova
Seorang pengendara sepeda motor ditilang polisi saat terjaring Operasi Zebra di Jalan Margonda Depok, Kamis (1/11/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjanjikan dua program jika mereka terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dua program yang akan diperjuangkan mereka terdiri dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.

"Pada Pemilu 2019 ini, PKS menjanjikan dua hal. Salah satunya adalah jika PKS menang pada Pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM seumur hidup," ujar Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf saat konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Baca: Menghadapi Tahun Politik, Andika Perkasa Janji akan Menjunjung Tinggi Prinsip Netralitas TNI

Muzzammil menuturkan pajak sepeda motor yang dimaksud yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

Baca: Peringati HUT, Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang Gelar Lomba Tobelo

Terdapat tiga alasan di balik rancangan peraturan terkait penghapusan pajak tersebut. Ia menyebutkan, PKS ingin meringankan beban hidup rakyat yang semakin berat dengan tuntutan membayar berbagai macam biaya.

Selain itu, mereka melihat bahwa sepeda motor sudah dijadikan sebagai alat produksi bagi publik. Oleh sebab itu, dengan dihapuskan pajak sepeda motor, PKS melihat hal itu akan membuat publik memiliki lebih banyak waktu produktif yang tidak terbuang karena mengurus hal-hal administratif.

Mereka pun meyakini kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) provinsi.

"Seperti kita ketahui bahwa pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi, namun demikian data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7 sampai 8 persen dari total APBD," ujarnya.

Sementara itu, terkait program pemberlakuan SIM seumur hidup, PKS akan menerapkannya untuk SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.

Muzzammil menuturkan bahwa penggantian SIM setiap lima tahun sekali merepotkan masyarakat. Alasan lain PKS adalah demi meringankan beban yang harus dibayarkan masyarakat.

Selain itu, mereka juga melihat beberapa negara lain telah memberlakukan program tersebut. "Agar biaya yang dibayar masyarakat ringan. Cukup sekali saja membayar biaya pembuatan SIM. Di beberapa negara, telah diberlakukan SIM seumur hidup," ucap dia.

Mereka pun berharap program tersebut dapat memberikan keadilan sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved