Berita nasional
Ini yang Diungkap BIN ! 39 Persen Mahasiswa Ternyata Tertarik Paham Radikal
hasil pengembangan di tahun 2018 tersebut juga mengungkapkan sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi menunjukkan ketertarikannya pada paham radika
POS KUPANG.COM - - Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto membenarkan adanya tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar radikalisme.
Wawan menuturkan, hasil pengembangan di tahun 2018 tersebut juga mengungkapkan sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi menunjukkan ketertarikannya pada paham radikal.
Baca: Hakim Bacakan Vonis Mantan Anggota DPR Fayakhun Andriadi
"Terkait tujuh PTN yang terpapar radikalisme dan 39 persenmahasiswa di 15 provinsi tertarik dengan paham radikal, benar adanya," katanya saat ditemui di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).
Baca: Kasus Suap Bupati PakPak Bharat! Geledah 8 Lokasi, KPK Sita CCTV Sampai Dokumen Transaksi Perbankan
Baca: Ternyata Keluarga Rutin Membawakan Susu hingga Gabus Pucung untuk Bupati Bekasi di Rutan
Ia menjelaskan kadar ketertarikan mahasiswa terhadap paham radikalisme dikategorikan ke dalam tiga tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
Namun, lanjutnya, ketertarikan tersebut lebih kepada apa yang disebutnya sebagai empati.
Meski begitu, pencegahan sejak dini diperlukan agar empati tersebut tidak berkembang menjadi partisipasi.
"Kadarnya ada yang rendah, sedang, dan tinggi, tapi lebih ke simpatisan."
"Tapi kalau dibiarkan kan nanti jadi empati lalu partisipasi."
"Maka tahap awal ini bisa terdeteksi," terangnya.
Wawan menegaskan informasi mengenai daftar PTN yang terpapar radikalisme tidak akan disebar kepada publik.
Hal itu dilakukan demi mencegah hal negatif bagi universitas terkait.
BIN hanya akan membagi informasi itu kepada rektor universitas terkait agar dapat mengambil tindakan pencegahan.
"Data PTN yang dimaksud hanya disampaikan kepada pimpinan universitas tersebut untuk evaluasi, deteksi dini dan cegah dini, tidak untuk konsumsi publik, guna menghindari hal-hal yang merugikan universitas tersebut," ucap dia. (*)