Berita Kota Kupang Terkini

Wakil Walikota Kupang Sebut Pamong Praja Tong Sampah

Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man membuka Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang bersama para camat dan lurah se-Kota Kupang tahun 2018

Wakil Walikota Kupang Sebut Pamong Praja Tong Sampah
POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati
Camat dan Lurah se-Kota Kupang mengikuti Rapat Kerja di Hotel Maya, Senin (19/11/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man membuka Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang bersama para camat dan lurah se-Kota Kupang tahun 2018, di Hotel Maya, Senin (19/11/2018).

Herman mengatakan ia bertemu dengan pamong praja dalam artian khusus. Para camat dan lurah yang mengenakan garuda adalah pamong praja.

"Kita semua yang mengurus negara dan daerah ini pamong praja. Tugasnya banyak sekali bahkan saya boleh menyebut pamong praja itu tong sampah karena segala urusan itu pasti pamong praja. Pamong praja itu pelayanan publik," tuturnya.

Baca: Teten Sayangkan Peserta Muktamar Teriak-teriak saat Presiden Jokowi Hadiri Acara IPM

Ia ingatkan jangan sampai di kelurahan super pungli. Karena ia mendapatkan informasi bahwa ada beberapa kelurahan yang melakukan super pungli.

"Ada yang mau tanda tangani surat pelepasan hak, lurah sulit dicari harus dibayar dulu, dipersulit. Kalau begitu itu bukan pamong praja," ujarnya.

Baca: Kubu Prabowo-Sandiaga tak Sabar Adu Program dengan Tim Ekonomi Jokowi

Menurut ilmu pemerintah semua pungutan punya dasar, yaitu perda, kalau tidak ada perda, berarti tidak ada pungutan.

Ia mengatakan, di Kota Kupang pejabat politik itu adalah Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan kepala dinas, camat dan lurah adalah pejabat administrasi.

Herman mengatakan, pelayanan publik di Kota Kupang masih dinilai kurang bagus termaksud korespondensi dan surat menyurat.

"Camat dan lurah, kalau masyarakat datang diselesaikan dengan tuntas. Minimal mereka puas menyelesaikan persoalan, jangan membebani persoalan. Masalah tanah, masalah adik kakak, harus diselesaikan. Karena pelayanan publik, tidak hanya izin, KTP, tapi pelayanannya dari yang kecil segala persoalan entah kesehatan, pendidikan, ekonomi itu tugas pamong praja," katanya.

Ia menyampaikan pangkal administrasi kota itu Sekda yang dibantu oleh para asisten, termaksud sekretaris. Lurah boleh kemana saja tapi sekretaris harus stand by.

"Kalau cari lurah dan sekretaris juga susah, rakyat mencari siapa," ujarnya. (*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved