Berita Sumba Timur Terkini

Guru Agama Non Sertifikasi di Sumba Timur Minta Pemprov Perhatikan Hak Mereka

Para guru agama non sertifikasi SMA dan SMK di Sumba Timur meminta Pemprov NTT agar memperhatikan apa yang menjadi hak mereka.

Guru Agama Non Sertifikasi di Sumba Timur Minta Pemprov Perhatikan Hak Mereka
POS-KUPANG.COM/Robert Ropo
Matius Pakareng 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Para guru agama non sertifikasi SMA dan SMK di Kabupaten Sumba Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar memperhatikan apa yang menjadi hak mereka.

Salah seorang guru SMA, Matius Pakareng kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (21/10/2018) mengatakan, sejak SMA dan SMK dialihkan menjadi kewenangan provinsi ha-hak guru diabaikan Pemerintah Provinsi NTT.

"Padahal kami ini juga butuh hidup, butuh biaya untuk kasih anak sekolah dan kebutuhan hidup lain. Kewajiban kami sudah laksanakan dengan baik, tapi tolong hak-hak kami diperhatikan," kata Matius.

Baca: Satgas Pos Salore Yonif 743 Penuhi Permintaan Romo Yoseph, Ini yang Mereka Lakukan

Matius juga mengatakan dana Tamsil bagi guru agama non sertifikasi hingga saat ini tidak dapat.

Dikatakannya, jika kewenangan SMA dan SMK masih di kabupaten maka mereka mendapatkan dana Tamsil setiap bulan Rp 250.000. Namun setelah SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan provinsi mereka tidak pernah menerima dana Tamsil itu.

Baca: Guru SMA dan SMK di Sumba Timur Mengeluh Tidak Dapat Dana Tamsil

Matius juga mengatakan, bukan hanya itu kesulitan bagi guru SMA dan SMK saat dialihkan ke provinsi juga dana kinerja guru atau di provinsi disebut dana kesra sebesar Rp 350.000 waktu di kabupaten perbulan juga tidak diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTT hingga sekarang. (*)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved