Berita NTT Terkini

Kepala Rudenim Kupang Tegaskan Penanganan Pengungsi Jadi Tanggung Jawab Pemda

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri menjelaskan pengertian pengungsi.

Kepala Rudenim Kupang Tegaskan Penanganan Pengungsi Jadi Tanggung Jawab Pemda
Rei Mila for Kompas.com
Sebanyak 65 imigran yang terdampar di Kabupaten Rote Ndao, saat ditampung di Hotel Ina Boi Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (2/6/2015) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri menjelaskan pengertian pengungsi.

Menurut peraturan tersebut, pengungsi dimengerti sebagai orang asing yang berada di Wilayah NKRI disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan politik dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi Indonesia.

Baca: Agus Boli Minta Golkar Jangan Jadi Menara Gading, Melainkan Jadi Menara Api

Kepada POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Kamis (4/10/2018), Kepala Rudenim Kupang, Albertus S Fenat mengungkapkan para pengungsi yang berada di Kota Kupang sebagian besar sudah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR. Hanya sekira enam orang yang masih memegang status pencari suaka.

Baca: Puskesmas Watu Kapu Adakan Kegiatan BELKAGA

Terkait penanganan dan penampungan para pengungsi, Albertus menjelaskan, sesuai peraturan presiden yang sudah ditetapkan rumah detensi imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi ke tempat penampungan.

Sesuai perpres, katanya, tempat penampungan untuk pengungsi disiapkan oleh pemerintah daerah, tetapi seluruh pembiayaannya didanai oleh IOM, badan PBB yang khusus menangani semua kebutuhan para pengungsi. Kedua pihak yakni pemda dan IOM bekerja sama dalam hal ini.

"Dalam perpres itu kan pemda sebagai leading sector, rudenim hanya berfungsi untuk pengawasan," jelasnya.

Hingga saat ini, katanya, pemda sendiri belum mengambilalih tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan presiden yang ada walau pihaknya sudah bertemu dengan gubernur. Apabila pemda sudah siap, nantinya akan dilakukan serahterima penanganan para pengungsi dari pihak rudenim ke pemerintah.

"Mungkin masih dilakukan pembenahan kota karena masih gubernur baru mungkin masih sibuk," jelasnya.

Disampaikan, tugas rudenim adalah sebagai pengawasan termasuk pengawasan secara administrasi. Setiap bulan para pengungsi wajib melakukan laporan ke pihak rudenim sebagai kontrol. Pihak rudenim juga bertanggungjawab memindahkan pengungsi ke daerah lain atau memulangkan mereka kembali ke negara asal.

Albertus menekankan masyarakat tidak boleh salah kaprah menyebut para pengungsi itu imigran gelap atau kriminal. Pasalnya, tujuan mereka sebenarnya bukan untuk ke Indonesia tetapi ke negara-negara Eropa dan Australia yang menjadi tujuan.

"Kecuali mereka memang bertujuan ke Indonesia dan menetap di sini tanpa paspor, nah ini yang dinamakan imigran gelap. Mereka kan bukan bertujuan ke Indonesia, mereka ini pencari suaka yang statusnya ditetapkan oleh UNHCR, nanti statusnya dinaikkan jadi pengungsi. Setelah statusnya jadi pengungsi nanti mereka diurus untuk ke negara negara ketiga," tambahnya.

Di Indonesia, mereka ditangkap karena melintas di perairan Indonesia. Ia pun membandingkannya dengan warga negara asing yang ditangkap karena mencuri ikan di perairan Indonesia.

"Pihak imigrasi menggali informasi lagi alasan mereka masuk ke Indonesia. Kalau ditemukan kalau mereka ini pengungsi, imigrasi akan menghubungi UNHCR," paparnya.

Ia pun mempertanyakan ada masyarakat yang mempersoalkan para pengungsi yang berkeliaran. Menurutnya, setiap pengungsi yang keluar dari tempat penampungan sudah diberikan kartu identitas. Selagi mereka tak mengganggu ketertiban dan keamanan, masyarakat, jelasnya, tak perlu merasa khawatir. (*)

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help