Berita Nasional Terkini

Pengembalian Uang Bukti Adanya Aliran Uang Korupsi Proyek PLTU Riau-1 ke Golkar

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai pengembalian uang yang dilakukan Partai Golkar mengonfirmasi adanya aliran dana suap PLTU Riau-1

Pengembalian Uang Bukti Adanya Aliran Uang Korupsi Proyek PLTU Riau-1 ke Golkar
KOMPAS.com/Devina Halim
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai pengembalian uang yang dilakukan oleh Partai Golkar mengonfirmasi adanya aliran dana suap PLTU Riau-1 ke partai tersebut.

Sebelumnya, pengurus Partai Golkar menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta kepada KPK.

"Kalau dia mengembalikan setidaknya mereka mengakui pernah menerima, kalau enggak pernah menerima kan enggak mengembalikan," tutur Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).

Baca: Kasus Suporter Tewas, BOPI Imbau PSSI Hentikan Kompetisi Satu Pekan

Namun, ia mengapresiasi langkah Golkar mengembalikan uang yang merupakan hasil tindak pidana.

"Kita apresiasi bahwa uang yang sudah diterima dari sumber yang tidak seharusnya, dikembalikan," ujar dia.

Baca: 3 TKI Asal SoE yang Direkrut PT Tugas Mulia Sudah Dipulangkan, Bagaimana Perkembangan Kasusnya?

Lebih lanjut, ia belum mau berkomentar terkait keterlibatan partai tersebut maupun kemungkinan pemanggilan panitia penyelenggara musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Uang tersebut diduga digunakan untuk membiayai acara tersebut. Alex mengatakan, semua itu tergantung pada proses penyidikan dan alat bukti yang memberatkan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Eni sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt itu.

Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Dalam pengembangan, KPK juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka. Idrus diduga mengetahui dan menyetujui pemberian suap kepada Eni Maulani.

Selain itu, Idrus diduga dijanjikan 1,5 juta dollar Amerika Serikat oleh Johannes Kotjo. Dalam kasus ini, KPK juga telah memeriksa Setya Novanto. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help