Berita Kabupaten Kupang Terkini

19 Desa Jadi Desa Adat, Kajian Perda Sudah Setahun Parkir di Bagian Hukum

Kabupaten Kupang memiliki 160 desa. Sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa adat dimungkinkan dibentuk desa adat.

19 Desa Jadi Desa Adat, Kajian Perda Sudah Setahun Parkir di Bagian Hukum
POS-KUPANG.COM/Edi Hayong
Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setda Kabupaten Kupang, Florence Lulan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Kabupaten Kupang memiliki 160 desa. Sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa adat dimungkinkan dibentuk desa adat.

Sesuai hasil identifikasi tim pengkaji bersama tim akademisi hanya 19 desa penuhi syarat jadi desa adat. Fatalnya, ketika semangat ini dimulai justru kendala lain kajian perda sudah satu ini parkir saja di Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang.

Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setda Kabupaten Kupang, Florence Lulan, kepada POS KUPANG.COM, Sabtu (15/9/2018) menjelaskan, pihaknya diberi tanggung jawab oleh Bupati Kupang, Ayub Titu Eki untuk proses pembentukan desa adat.

Baca: Bandar Narkoba Ini Tewas Ditembak Polisi

Sejak tahun 2017 telah dilakukan proses survei di 160 desa bersama tim akademisi dan diperoleh hasil ada 19 desa yang layak.

Untuk melegalisasikan kehadiran desa adat maka dibuatkan payung hukumnya berupa perda sehingga bisa dibentuk struktur pemerintah adat.

Namun ada kendala yang terjadi dimana hasil kajian ranperda untuk dijadikan perda pihaknya sudah ajukan ke Bagian Hukum tapi selama setahun ini tidak ada realisasi dan terkesan diam-diam saja.

"Kita begitu semangat untuk bentuk desa adat karena ada aturannya, tapi ranperda yang kita kaji begitu bawa ke Bagian Hukum sudah satu tahun ini tidak ada langkah yang diambil. Seperti diam-diam saja. Saya tidak tahu ada apa sampai Bagian Hukum terkesan mendiamkan ranperda soal desa adat yang kami ajukan. Kami memang juga tunggu rujukan perda turunan dari Provinsi tapi sejauh inipun belum ada perda soal desa adat di Provinsi NTT," kata Lulan.

Menurutnya, 19 desa calon desa adat itu memang masyarakatnya hidup masih kental dengan budaya adat. Mereka memakai bahasa adat dan simbol adat.

Intinya tradisi adat masih kuat dan undang-undang memberi peluang untuk struktur adat sehingga peran tokoh adat diberikan ruang.

"Soal pengamanan desa adat ada yang disebut
polisi adat atau dulu disebut Meo (panglima perang). Mereka posisi seperti hansip diangkat oleh masyarakat adat. Semua desa adat istiadatnya betul-betul mereka pertahankan. Saya setuju program pariwisatanya Pak Gubernur NTT dan desa adat kalau kita kembangkan maka dampaknya positif untuk menarik wisatawan," ujar Lulan. (*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved