Berita Kabupaten Sikka

Pengamat dari L-API Minta Agar Dugaan Rekayasa Dana Pilkada Sikka Diusut Tuntas

Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta ini menilai, bila terjadi mark up pemanfaatan dana Pilkada maka tindakan itu

Pengamat dari L-API Minta Agar Dugaan Rekayasa Dana Pilkada Sikka Diusut Tuntas
ilustrasi

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API) Maksimus Ramses Lalongkoe mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera membentuk pansus penyelidikan terhadap dugaan pihak Polres Sikka merekayasa kuitansi pemanfaatan Dana Pengamanan Pemilukada Sikka 2018. Desakan ini menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan pada Rabu (29/8/2018).

"Bila dugaan itu benar maka DPRD Sikka harus segera membentuk panitia khusus (Pansus) guna menyelidiki kemungkinan terjadinya rekayasa penggunaan dana pilkada Sikka 2018, seperti yang disuarakan PMKRI Cabang Maumere itu," kata Ramses di Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Baca: F-PDIP Minta PMKRI Lengkapi Bukti Dugaan Penyelewengan Dana Pampilkada Sikka

Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta ini menilai, bila terjadi mark up pemanfaatan dana Pilkada maka tindakan itu merupakan bagian dari tindak pidana dan kasus serupa pernah terjadi di Indonesia seperti yang dilakukan Mantan Kabareskrim Komjenpol Susno Duadji yang didakwa menyelewengkan dana pengamanan Pilkada Gubernur Jawa Barat sebesar Rp 8 miliar lebih.

"Kalau benar adanya mark up dana pilkada maka kasus serupa pernah dilakukan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji yang didakwa menggelapkan dana pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008 sebesar Rp 8 miliar saat Susno masih menjabat Kapolda Jawa Barat," jelas Ramses.

Untuk itu kata Ramses, selain DPRD Sikka membentuk pansus, Mabes Polri juga bisa menelusuri dugaan tersebut sehingga nama baik Polri tidak tercoreng.

Baca: 3 Zodiak Ini Seperti Paranormal, Bisa Merasakan Apa Yang Bakal Terjadi, Siapa Mereka?

Sebelumnya, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Maumere menyebut adanya kemungkinan Polres Sikka merekayasa kwitansi. Hal ini terkait pemanfaatan Dana Pengamanan Pilkada Sikka 2018.

“Ada rekayasa kwitansi, misalnya untuk biaya makan yang harusnya Rp 30.000 menjadi Rp 87.000. Pertanyannya warung atau tempat makan mana di Maumere yang jual nasi satu bungkus semahal itu?” ungkap Ketua PMKRI Maumere, Benediktus Rani dalam dialog dengan DPRD Sikka, Rabu (29/8/2018).

Selain itu, ada kejanggalan lain yakni pemanfaatan dana tersebut. Dana sebesar Rp 5.895.012.000 tersebut hanya dimanfaatkan sebesar Rp 853.000.000 untuk 426 personel. “Ini merupakan hasil investigasi PMKRI. Kita wawancara langsung dengan sumber-sumber terpercaya,” ujarnya.

Baca: 10 Judul Drakor 2018 yang Dibintangi Idol KPop Alias Anak Boyband, Ada Park Seo Joon

PMKRI mendesak DPRD Sikka agar memanggil Kapolres Sikka, AKBP Rickson Situmorang, S.IK untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, DPRD juga dituntut membentuk Pansus untuk menyelidiki pemanfaatan dana tersebut.

Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan PMKRI. “Kita akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di institusi ini. Ini sifatnya praduga dan karenanya kami minta teman-teman PMKRI agar melengkapi data-data,” tegasnya.

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help