Pasca Putusan Sengketa Pilkada TTS- Bawaslu NTT Minta Bawaslu TTS Perketat Pengawasan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG --- Pasca putusan Mahkamah Konstitusi ‎(MK) atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pilkada di Kabupaten TTS, maka Bawaslu NTT segera berkoordinasi dengan Bawaslu TTS agar pengawasan diperketat.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu NTT, Jemris Fointuna kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (29/8/2018).
Menurut Jemris, dalam sengketa pilkada TTS tahun 2018, MK telah memberi putusan, yakni memerintahkan kepada KPU TTS untuk melakukan penghitungan ulang C1 hologram dan membandingkan dengan C1 plano berhologram.

Baca: Filio Deno Siswa SMAK St. Fransiskus Xaverius Ruteng Wakili NTT di O2SN tingkat Nasional

"Penghitungan ulang ini akan dilakukan di 921 TPS. Perhitungan ini dilakukan selama 14 hari setelah putusan dibacakan. Karena itu, kami segera koordinasi agar pengawasan oleh Bawaslu TTS ditingkatkan," kata Jemris.

Dia menjelaskan, Bawaslu NTT akan melakukan supervisi terhadap proses hitung ulang dalam rangka memastikan bahwa yang dihitung itu adalah C1 KWK dan CW KWK plano yang berhologram.

"Selain itu, kita harapkan bahwa putusan itu dilakukan atau proses perhitungan harus dilakukan 14 hari sejak putusan MK dibacakan," katanya.

Untuk diketahui dalam pilkada tahun 2018, paslon di TTS yang mengajukan PHP adalah paslon nomor urut 2, Drs. Obet Naitboho,M.Si - Alexander Kase, S.Pd.K. (*)