Berita Kabupaten TTS

Kasus Pilkada TTS! Kuasa Hukum Naitboho-Kase Sebut ada Tiga Permohonan Gugatan

Paslon Naitboho-Kase ‎mengajukan sengketa PHP ke MK dengan tiga poin permohonan. MK sudah memutuskan sebagain dari permohonan

Kasus Pilkada TTS! Kuasa Hukum Naitboho-Kase Sebut ada Tiga Permohonan Gugatan
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Novan Manafe 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG --- Paket atau Pasangan Calon (paslon) Naitboho-Kase ‎mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tiga poin permohonan. MK sudah memutuskan sebagain dari permohonan tersebut.

Hal ini disampaikan Tim Kuasa Hukum Paket Naitboho-Kase, Novan Manafe, S.H ketika dihubungi POS KUPANG.COM, Rabu (29/8/2018).

Menurut Novan, dalam permohonan pemohon dalam hal ini Paket Naitboho-Kase, ada tiga permohonan. Tiga permohonan itu, yakni Pertama, pemohon meminta MK menetapkan paslon Naitboho-Kase sebagai pemenang sesuai hasil perhitungan suara versi tim Paslon Naitboho-Kase. Permohonan Kedua, perlu adanya perhitungan ulang atau hitung ulang di 921 TPS untuk mencocokan C1 KWK yang dipegang oleh tim paslon Naitboho-Kase dan yang dipegang oleh KPU TTS.

Baca: KPU NTT Koordinasi Proses Hitung Ulang di TTS

Baca: Badan Pengelola Tim Pra PON Sepakbola NTT Pantau Pemain di Ajang PORProv NTT 2018

Sedangkan permohonan ketiga, yakni melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 921 TPS di Kabupaten TTS apabila permohonan dari pemohon pada poin pertama itu terbukti adanya kecurangan atau pelanggaran.

"Inti dari permohonan kami bahwa untuk membuktikan, apakah ada kecurangan dari KPU selaku penyelenggara secara ‎terstruktur, sistematis dan masif, maka perlu pembuktian dengan melakukan hitung ulang.

Kalau ada kecurangan, maka akan dilakukan PSU di TTS, karena hasil Pilkada 27 Juni 2018 itu tidak sah," katanya.

Novan dihubungi, mengakui masih berada di Jakarta dalam mengikuti sidang di MK. Bahkan, sidang di MK sampai dengan putusan itu sudah sebanyak empat kali dan sidang putusan hanya dihadiri oleh dirinya selaku tim kuasa hukum.
Dalam kasus ini, Novan selaku kuasa bersama ‎Namu Praing, S.H dan Nike Ke Lomi, S.H.

"Kami sebagai kuasa hukum dari pemohoan dalam hal ini Paket Naitboho-Kase, patut bersyukur karena MK secara adil sudah menjawab atau mengabulkan sebagian dari permohonan kami. Salah satu permohonan kami yakni mencocokan hasil perhitungan suara atas selisih yang diperoleh dari pemohon dan KPU," katanya.

Dikatakan, terhadap kasus selisih ini, maka perlu ada perhitungan satu tingkat diatasnya, yakni menghitung dari hasil yang tertuang dalam C1 KWK plano. Pasalnya, C1 KWK yang dipegang oleh pemohon dan KPU adalah CW KWK yang ‎diambil atau disalin dari C1 KWK plano yang saat ini sudah diamankan di dalam kotak suara KPU.

"Dengan hasil keputusan MK ini, maka membuktikan bahwa ada dugaan kecurangan-kecurangan dalan pilkada di TTS. Dalam jawaban dari termohon yakni KPU dan pihak terkait itu bahwa pleno penetapan perolehan suara oleh KPU TTS dengan perolehan suara terbanyak Paslon Tahun-Army Konay, namun secara implisit mengakui, tetapi mereka berdalih bahwa jika ada kecurangan itu, maka tidak cukup signifikan untuk merubah hasil perolehan suara," ujarnya.

Lebih lanjut, Novan mengatakan, apabila merujuk pada asas itu, maka putusan MK menggunakan asas yang lebih tinggi, yaitu bahwa, tidak boleh ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain maupun KPU sendiri, yang dapat menguntungkan orang lain atau diri sendiri.*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help