Berita NTT

KPU NTT Koordinasi Proses Hitung Ulang di TTS

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi ‎atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pilkada di Kabupaten TTS, KPU NTT melakukan koordinasi

KPU NTT Koordinasi Proses Hitung Ulang di TTS
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG --- Pasca putusan Mahkamah Konstitusi ‎(MK) atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pilkada di Kabupaten TTS, KPU NTT akan melakukan koordinasi dengan KPU TTS untuk pelaksanaan hitung ulang. Upaya ini ditempuh, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar segera melakukan hitung ulang di 921 TPS di TTS.

Baca: Realisasi Rastra di Matim Baru 64 Desa

‎Hal ini disampaikan Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, Rabu (29/8/2018).
Menurut Maryanti, KPU NTT akan melakukan koordinasi dengan KPU TTS untuk pelaksanaan hitung ulang di TTS.
"Kami segera koordinasi dengan KPU TTS untuk proses hitung ulang. Kita sudah tentukan waktu untuk koordinasi lagi sebelum pelaksanaan di lapangan," kata Maryanti.

-- Pasca putusan Mahkamah Konstitusi ‎(MK) atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pilkada di Kabupaten TTS, KPU NTT akan melakukan koordinasi dengan KPU TTS untuk pelaksanaan hitung ulang. Upaya ini ditempuh, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar segera melakukan hitung ulang di 921 TPS di TTS.

‎Hal ini disampaikan Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, Rabu (29/8/2018).
Menurut Maryanti, KPU NTT akan melakukan koordinasi dengan KPU TTS untuk pelaksanaan hitung ulang di TTS.

"Kami segera koordinasi dengan KPU TTS untuk proses hitung ulang. Kita sudah tentukan waktu untuk koordinasi lagi sebelum pelaksanaan di lapangan," kata Maryanti.

Ditanyai, kapan KPU NTT menggelar koordinasi, Maryanti mengatakan, saat ini mereka sedang berada di Jakarta sehingga setelah kembali, maka koordinasi dilakukan. "Kita koordinasi dengan KPU TTS sekitar tanggal 31 Agustus 2019 setelah kami kembali dari Jakarta," katanya.

‎Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu NTT, Jemris Fointuna mengatakan, pasca adanya putusan MK,maka Bawaslu NTT segera berkoordinasi dengan Bawaslu TTS agar pengawasan diperketat.

Menurut Jemris, dalam sengketa pilkada TTS tahun 2018, MK telah memberi putusan, yakni memerintahkan kepada KPU TTS untuk melakukan penghitungan ulang C1 hologram dan membandingkan dengan C1 plano berhologram.

"Penghitungan ulang ini akan dilakukan di 921 TPS. Perhitungan ini dilakukan selama

14 hari setelah putusan dibacakan. Karena itu, kami segera koordinasi agar pengawasan oleh Bawaslu TTS ditingkatkan," kata Jemris.

Dia menjelaskan, Bawaslu NTT akan melakukan supervisi terhadap proses hitung ulang dalam rangka memastikan bahwa yang dihitung itu adalah C1 KWK dan CW KWK plano yang berhologram. "Selain itu, kita harapkan bahwa putusan itu dilakukan atau proses perhitungan harus dilakukan 14 hari sejak putusan MK dibacakan," katanya.

Untuk diketahui di TTS terdapat 921 TPS yang tersebar di 32 kecamatan dan 278 desa /kelurahan. Sementara jumlah pemilih tetap di TPS sebanyak 280.721 pemilih.
‎Dalam pilkada tahun 2018, paslon di TTS yang mengajukan PHP adalah paslon nomor urut 2, Drs. Obet Naitboho,M.Si - Alexander Kase, S.Pd.K. (*)

Tags
KPU NTT
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help