Berita Kabupaten Lembata

DPRD Lembata Harus PAW-kan Bediona Cs

pimpinan DPRD Lembata harus melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap Berdiona Philipus, Cs

DPRD Lembata Harus PAW-kan Bediona Cs
POS-KUPANG.COM/Frans Krowin
Komisioner KPUD Lembata, Bernabas ND Marak saat membaca surat yang hendak ditandatanganinya, Selasa (7/8/2018) siang. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA --- Pada prinsipnya, apabila ada anggota Dewan yang berhalangan tetap sehingga tidak bisa mengikuti aktivitas ke-dewan-an, maka pimpinan DPRD Lembata harus melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota dewan yang bersangkutan.

Sama halnya dengan Bediona Cs (Philipus Bediona dan Fransiskus Limawai atau biasa disapa Ferry Koban), dua oknum anggota Dewan yang telah dijebloskan ke Lapas Kelas III Lembata, Jumat (3/8/2018) siang.

Ketua KPUD Lembata, Petrus Payong Pati melalui Komisioner Bernabas ND Marak, mengatakan hal tersebut ketika ditemui Pos Kupang.Com di ruang kerjanya, Selasa (7/8/2018) siang.

Baca: 2 Profesi Bidang Data Paling Seksi Bergaji Fantastis di Masa Depan

Dikatakannya, mem-PAW-kan anggota Dewan karena yang bersangkutan berhalangan tetap sehingga tak bisa menunaikan tugas sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif, dibenarkan oleh aturan. Karena pemerintah hanya membiayai anggota Dewan yang menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

Bagi yang tak menjalankan tugas itu baik karena alasan hukum atau alasan lainnya secara berturut-turut dalam kurun waktu tertentu, kata Bernabas, maka wajib hukumnya Dewan mengajukan usul mem-PAW-kan anggota Dewan bersangkutan.

Demikian juga dalam kasus Bediona Cs. Saat ini dua oknum tersebut telah masuk penjara, sehingga Dewan harus segera mengajukan usul untuk mem-PAW-kan dua oknum tersebut. Dewan harus melakukan itu karena kewenangan untuk itu ada di tangan Dewan.

Bahwa benar, lanjut dia, partai politik perlu memulainya dengan mengajukan usul untuk PAW tersebut. Namun kewenangan PAW ada di tangan Dewan. Setelah parpol mengusulkan ke dewan, dewan lalu menyurati KPU untuk meminta data perolehan suara.

"Kalau ada surat dari Dewan, maka kami akan mengirimkan daftar nama kader partai dengan perolehan suara seperti yang diminta. Dari daftar perolehab suara itu Dewan akan memrosesnya lagi untuk dikirim ke Gubernur NTT melalui Bupati Lembata. Jadi kami siap menyerahkan daftar nama caleg dan perolehan suaranya tapi harus ada surat dari dewan," ujar Bernabas.

Selagi belum ada surat permintaan dari Dewan, lanjut dia, maka KPUD Lembata tak bisa menyerahkan daftar nama kader partai dan perolehan suaranya kepada Dewan. "Saat ini kami sedang menunggu surat Dewan itu," ujarnya. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help