Berita Manggarai Barat

Ketua DPRD Manggarai Barat Terima Peserta Aksi Formapp yang Menolak Pembangunan di Rinca

Blasius menegaskan lembaga Dewan segera bersurat ke pemerintah agar menghentikan pembangunan rest area di Pulau Rinca.

Ketua DPRD Manggarai Barat Terima Peserta Aksi Formapp yang Menolak Pembangunan di Rinca
POS-KUPANG.COM/Servatinus Mammilianus
Perwakilan peserta aksi saat bertemu anggota DPRD dan diterima Ketua DPRD Manggarai Barat, Blasius Jeramun, Senin (6/8/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Aksi demonstrasi Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat ( Formapp Mabar) terkait pembangunan rest area di Pulau Rinca (bukan Padar), berlangsung di tiga titik, setelah berkumpul di depan SMAN 1, Senin (6/8/2018).

Ketiga titik itu, yakni DPRD, Kantor Bupati dan menuju ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK). Di DPRD, perwakilan peserta aksi diterima oleh Ketua DPRD Manggarai Barat, Blasius Jeramun. Sedangkan peserta lainnya berorasi di luar gedung Dewan.

Kepada wartawan seusai menerima perwakilan peserta aksi, Blasius menegaskan lembaga Dewan segera bersurat ke pemerintah agar menghentikan pembangunan rest area di Pulau Rinca.

Baca: 10 Puskemas di Sumba Barat Kekurangan Tenaga Dokter

"Hari ini juga kami bersurat ke pemerintah agar mereka menghentikan pembangunan di pulau rinca itu oleh investor," tegas Blasius.

Lembaga dewan juga kata dia segera memanggil pemerintah, termasuk perizinan dan Dinas Pariwisata untuk rapat dengar pendapat.

"Kami di DPRD menolak pembangunan di Pulau Rinca itu," kata Blasius.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Formapp Mabar, Rafael Todowela, menegaskan upaya privatisasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) harus segera dihentikan, terutama di Pulau Rinca.

"Formapp Mabar mengajak dan mendesak DPRD serta pemerintah harus berusaha segera untuk mencabut semua izin usaha dan rekomendasi yang telah dan sedang diproses oleh PT Komodo Segara Lestari (KSL) yang berupaya untuk privatisasi Pulau Rinca dan pulau lainnya di dalam kawasan TNK," kata Rafael.

Kepada BTNK, Formapp mendesak segera hentikan pembangunan di Pulau Rinca. "BTNK harus segera menghentikan pembangunan dalam waktu 14 hari mulai hari ini. Artinya pada tanggal 19 Agustus 2018 harus sudah dihentikan. Kalau tidak maka kami akan aksi lagi dengan jumlah masa yang besar," tegas Rafael. (*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved