Desa Menuju Pembangunan Berkeadilan. Begini Seharusnya

Bahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di daerah pedesaan mencapai

Desa Menuju Pembangunan Berkeadilan. Begini Seharusnya
ilustrasi

Oleh: Andrew Donda Munthe
ASN pada BPS Kota Kupang, Mahasiswa Pascasarjana IPB Bogor

POS KUPANG.COM -- Pembangunan daerah pedesaan selama ini belum dilaksanakan secara merata di seluruh penjuru negeri. Akibatnya, masih banyak masyarakat daerah pedesaan yang masih hidup dalam jerat kemiskinan.

Bahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di daerah pedesaan mencapai 13,47 persen pada periode September 2017. Nilai tersebut hampir dua kali lipat angka persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang mencapai 7,26 persen pada periode yang sama.

Sudah berpuluh tahun negeri ini merdeka dari cengkeraman para penjajah namun masih banyak masyarakat di daerah pedesaan yang masih belum menikmati "kue" pembangunan. Terdapat beberapa permasalahan utama yang terjadi pada pembangunan di wilayah pedesaan.

Pertama, ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik di desa yang belum memadai. Kedua, pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal karena keterbatasan masyarakat dalam penggunaan teknologi dan akses permodalan.

Kelemahan tersebut membuat proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil-hasil produksi oleh masyarakat desa menjadi tidak optimal. Selain itu, kualitas lingkungan masyarakat desa dari tahun ke tahun semakin memburuk akibat ulah manusia maupun karena dampak buruk perubahan iklim yang terjadi.

Beberapa permasalahan di atas membuat masyarakat pedesaan menjadi semakin tak berdaya karena faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi.

Pada akhirnya semua akumulasi permasalahan tersebut membuat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan terus berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

Hal inilah yang kemudian mendasari arah kebijakan pembangunan nasional pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selama periode 2015 -2019, pembangunan Indonesia difokuskan pada program kebijakan yang disebut dengan Nawacita.

Nawacita berasal dari dua suku kata yaitu nawa yang berarti sembilan dan cita yang berarti harapan, agenda, atau keinginan. Istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta ini secara utuh dapat diartikan sebagai sembilan agenda prioritas pembangunan pemerintah.

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help