WALHI NTT Akan Konsisten Mengkawal Persoalan Marosi Sampai Tuntas.

masalah penembakan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan nyawa Poro Duka melayang bukan sekedar persoalan kriminal

WALHI NTT Akan Konsisten Mengkawal Persoalan Marosi Sampai Tuntas.
pos kupang.com, gecio viana
Umbu Wulang T Paranggi, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM l KUPANG- Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, Umbu Wulang T Paranggi mengatakan, pihaknya bersama jaringan yang telah bergabung akan konsisten mengkawal persoalan Marosi sampai tuntas, Jumad (18/5/2018) sore.

Ditemui di kantornya, Umbu Wulang menegaskan, selama tanah di pesisir pantai Marosi desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Kupang belum di kembalikan ke rakyat maka perjuangan belum selesai.

"Kami tidak ingin kematian Almarhum Poro Duka sia-sia," tegas Umbu Wulang.

Umbu menjelaskan, masalah penembakan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan nyawa Poro Duka melayang bukan sekedar persoalan kriminal saja, tapi masalah substansinya adalah agraria, dimana lanjut Umbu, dalam investigasi dan pengumpulan data yang dilakukan pihaknya memang ada masalah serius dengan persoalan agraria di pesisir Marosi.

Ia mencontohkan, saat audiens, Jumad (17/5/2018) siang di Kanwil BPN NTT, terkuak pengukuran lahan di Marosi yang dilakukan, karena tanah itu telah dijual Umbu Samahapati kepada PT Sutera Marosi, padahal di berita-berita sebelumnya, Umbu Samahapati mengatakan tanah itu tidak pernah dijualnya kepada PT Sutera Marosi, artinya pada waktu itu Umbu Samahapati bertindak sebagai kuasa hukum PT Sutera Marosi

Selain itu, lanjut Umbu, dalam persoalan ini, warga merasa tanah yang mereka jual bukan kepada perusahaan tapi kepada Umbu Samahapati.

"Jadi mereka (warga) meminta menghadirkan Umbu Samapati sebagai pembeli bukan pihak perusahaan dan hal Itu juga tidak mampu dipenuhi oleh pihak BPN Kabupaten Sumba Barat dan perusahaan," ungkapnya

Selain itu, ia juga melihat pada sisi kebijakan, menurut Umbu, BPN Kabupaten Sumba Barat telah melakukan kesalahan karena melakukan pengukuran di kawasan yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk privatisasi, karena lahan itu adalah milik negara.

"Untuk wilayah pesisir itu kalau kita merujuk pada UU No 1 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 7 tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diperkuat Perpres tentang Simpadan Pantai, 100 m air pasang tertinggi itu kan milik negara dan diperuntukkan hanya untuk 2 hal, yakni untuk konservasi dan rekreasi, tapi bila kita lihat petanya dia benar-benar berada di pinggir pantai artinya di situ saja BPN sudah melakukan kesalahan," jelas Umbu

Umbu menjelaskan, fakta lain yang ditemukannya adalah, Umbu Samahapati berjanji akan membangun hotel dalam kurun waktu lima tahun setelah pembelian lahan di tahun 1995 dan jika tidak dilaksanakan maka warga berhak mengelola kembali lahan, lanjut Umbu, setelah itu warga mengelola lahan itu.

Umbu menjelaskan, tanah itu semua masuk dalam tanah terlantar baik bidang satu sampai bidang tujuh, serta masuk dalam konsep presiden Jokowi yakni Tanah Obyek Agaria yang kemudian didistribusikan ulang kepada rakyat

"Apalagi tanah tersebut selama ini dikelola oleh warga pasca tidak digunakan oleh Umbu Samahapati," kata Umbu.

Ia menerangkan, setelah malakukan aksi masa pada Jumad lalu, hasil perjuangan Walhi NTT dan Aliansi adalah DPRD NTT menjanjikan akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan semua stakeholder yang ada. (*)

Baca: Begini Cara Kristina Mencuri Uang di Toko Eltian Lewoleba

Tags
walhi NTT
Penulis: Gecio Viana
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help