Antisipasi Terorisme di NTT- Perlu Ada Satgas di Semua Pintu Masuk
Ebu Tho menyampaikan hal itu menanggapi soal adanya ancaman-ancaman terorisme yang semakin marak akhir-akhir ini.
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Untuk mengantisipasi ancaman terorisme di wilayah NTT, maka pemerintah perlu membentuk satuan tugas (satgas) pengamanan di pintu-pintu masuk.
Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD NTT, Drs. Proklamasi Ebu Tho yang menghubungi Pos Kupang, Selasa (15/5/2018).
Ebu Tho menyampaikan hal itu menanggapi soal adanya ancaman-ancaman terorisme yang semakin marak akhir-akhir ini.
Baca: Luar Biasa! Meskipun Gaji 100 hingga 200 Ribu Perbulan Guru-Guru Kober ini Tetap Semangat
Baca: Cuaca di Bandara UMK Waingapu Berawan dan Bandara Tambolaka Cerah Saat Ini
Menurut Ebu Tho, pemerintah perlu membentuk satgas khusus pengamanan di semua pintu-pintu masuk, baik di Bandara maupun di pelabuhan-pelabuhan laut di seluruh wilayah NTT.
"Kita kita adalah wilayah kepulauan dan terbuka, karena itu dalam rangka mengantisipasi ancaman-ancaman terorisme, maka perlu penjagaan ketat di semua pintu masuk dan keluar," kata Ebu Tho.
Dijelaskan, pengawasan dan pengamanan di pintu masuk itu hanya bisa dilakukan oleh satgas, karena itu perlu ada satgas khusus untuk mengawasi dan menjaga di semua pintu masuk.
"Satgas ini dibentuk pemerintah NTT melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT, sehingga di salam satgas ini ada unsur pemerintah, Polri dan TNI serta otoritas bandara maupun pelabuhan," katanya.
Baca: Meskipun Seperti Kandang Ayam, Pengajar Kober Tunas Baru Tetap Semangat Untuk Mengajar
Baca: Korban Bom di Surabaya Bertambah Menjadi 25 Orang dan 57 Luka-luka, Berikut Ini Rinciannya
Dia juga mengatakan, pengawasan satgas itu tidak hanya pada pintu masuk atau keliuar dari dan ke wilayah NTT saja, melainkan juga melakukan pengawasan di segala tempat publik, mulai dari pasar, sekolah, supermarket, tempat -tempat ibadah, kantor-kantor pelayanan publik, terminal.
"Kita minta Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur NTT memberi perintah kepada para bupati dan walikota agar membentuk satgas di daerah masing-masing dan meningkatkan pengawasan.
"Masalah terorisme ini bukan masalah agama, karena itu, kita semua harus bersatu melawannya," ujar Ebu Tho.(*)
