MANTAP! Tanggapi Surat Bupati Lembata, Kemenhub Sudah Beri Lampu Hijau
Lampu hijau dimaksud terkait bantuan pemerintah pusat untuk memperpanjang landasan pacu bandara Wunopito Lewoleba.
Penulis: Frans Krowin | Editor: Fredrikus Royanto Bau
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Frans Krowin
POS-KUPANG.COM|LEWOLEBA - Kepala UPBU Bandara Wunopito, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Wisma Florianus, mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah memberikan lampu hijau.
Lampu hijau dimaksud terkait bantuan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan dalam rangka memperpanjang landasan pacu bandara tersebut.
Wisma Florianus mengungkapkan hal tersebut, ketika dihubungi POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Rabu (25/4/2018).
Baca: Bupati Lembata Surati Menteri Perhubungan, Begini Isi Suratnya
Dia mengatakan “Sudah ada lampu hijau dari Kemenhub dalam merespon surat Bupati Lembata itu. Jadi kita tunggu saja perkembangannya nanti.”
Menurut dia, signal pemerintah pusat itu berupa diberikan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata untuk pembebasan lahan tersebut.
Ada pun persyaratan yang wajib dipenuhi Pemkab Lembata untuk bantuan pembebasan lahan tersebut, yaitu pertama, Surat Keputusan (SK) pembentukan tim apprisal. Kedua, SK pembentukan tim pembebasan tanah.
Berikutnya, lanjut Wisma, yakni surat kesepakatan perihak hak atas tanah dan bangunan. Berikutnya, surat ganti rugi pembebasan tanah per meter persegi.
Baca: Ternyata Ada Tim Jebol E-KTP di Lembata, Ini Tugas Mereka
Selain itu, katanya, hasil pengukuran lahan, bukti pembayaran terakhir, biaya pengukuran PNBP ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ende.
Saat ini, kata Wisma, pihaknya sedang menunggu respon pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan tersebut.
Apabila sudah terpenuhi maka ia juga akan membantu menyerahkan kelengkapan persyaratan tersebut ke kementerian perhubungan di Jakarta.
“Sekarang ini kami juga sedang menunggu langkah pemerintah dalam memenuhi persyaratan yang ada.
Kalau sudah terpenuhi maka kami akan siap membantu menyerahkannya ke Kementerian Perhubungan di Jakarta,” ujarnya.