PosKupang/

Pimpinan DPR Curigai OTT KPK Merupakan 'Titipan'

"Ini gangguan fatal sekali yang merusak sistem dan mengganggu proses negara dan demokrasi."

Pimpinan DPR Curigai OTT KPK Merupakan 'Titipan'
Tribun Manado
Fahri Hamzah 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mencurigai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terhadap sejumlah kepala daerah merupakan titipan.

Pasalnya menurut Fahri kepala daerah yang ditangkap belakang ini merupakan kepala daerah yang kembali maju dalam Pilkada serentak 2018, salah satunya Bupati Subang, Imas Aryumningsih.

"Saya curiga penangkapan yang dilakukan KPK titipan dari pesaingnya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (15/2/2018).

Baca: Wanita yang Ditangkap Bersama Marianus Sae Ternyata Istri Seorang Dokter

Menurut Fahri tidak adanya yang mengawasi KPK dalam melakukan penyadapan membuat segala kemungkinan bisa terjadi.

Bisa saja kandidat kepala daerah yang elektabilitasnya rendah memesan penangkapan terhadap calon kepala daerah yang elektabilitasnya tinggi.

"Menurut saya ini gangguan fatal sekali yang merusak sistem dan mengganggu proses negara dan demokrasi dan bahkan siapa sekarang yang mengontrol kpk menyadap orang," katanya.

Baca: Ini Kronologi Marianus Sae dan Ambrosia Tirta Santi Ditangkap di Surabaya

Menurutnya penangkapan terhadap sejumlah kepala daerah belakangan ini karena KPK memperluas makna korupsi.

Menurut Fahri Korupsi bukan penggalangan dana dalam pemilu melainkan audit.

"Definisi dari korupsi itu kerugian negara. Lima bupati ini engak ada yang merugikan negara," katanya.

Oleh karenanya Fahri sangat setuju bila ada pengawasan terhadap KPK dalam melakukan tugasnya. Hal itu guna mengetahui apakah yang dilakukan KPK tidak menyimpang dari UU KPK.

Baca: Marianus Sae Ditangkap KPK, Emilia Nomleni: Saya akan Berjuang Sampai Finish

"Karena diintipkan disadap sekarang siapa yang mengintip KPK? bagaiman kala KPK misalnya untuk mengamankan kasus century? Bagaimana kalau KPK mengamankan untuk pengamanan Sumber Waras?

Bagaimana kalau KPK melakukan pengamanan tidak melanjutkan kasus reklamasi padahal masa kasus reklamasi itu yang ditangkap itu cuman satu anggota DPR dan manager dari satu perusahaan," pungkasnya. (Taufik Ismail)

Editor: Alfons Nedabang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help