Presiden Filipina Rodrigo Duterte Perintahkan Tembak Kemaluan Wanita yang Berniat Melawan Pemerintah
'Tembak saja kemaluannya. Jika sudah ditembak, maka dia tidak berguna lagi bagi kalian,'
Penulis: Rika Apriyanti | Editor: Rika Apriyanti
POS-KUPANG.COM -- Organisasi pengawas HAM (HRW) merilis laporan ucapan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte yang dianggap bernada pelecehan.
Dilansir dari Al Jazeera pada Selasa (13/2/2018), HRW menyatakan bahwa Duterte telah memerintahkan pasukannya untuk menembak kemaluan pemberontak wanita.
Saat itu, Duterte berkata militer tidak perlu untuk menembak mati pemberontak komunis wanita.
Baca: Yuk Simak Siaran Langsung Rapat Pleno Penarikan Nomor Urut Paslon Gubernur NTT
"Tembak saja kemaluannya. Jika sudah ditembak, maka dia tidak berguna lagi bagi kalian,'' ujar Duterte yang diyakini terjadi pada 7 Februari 2018 dalam bahasa Visayan yang biasa dipakai di kawasan selatan dan tengah Filipina.
Hal ini dilakukan sebagai hukuman kepada wanita yang berniat melawan pemerintah, kata HRW.
Sejak menjadi orang nomor satu Filipina, Duterte sering membuat komentar yang kontroversial dan seksis.
Pada Mei 2017, ketika Marawi diserang kelompok Abu Sayyaf dan Maute, Duterte berujar para tentaranya bisa memperkosa tiga perempuan sekaligus.
"Saya tidak akan menghukum kalian kalau kalian melakukannya. Namun, itu menurut saya," kata Duterte saat itu.
Baca: BKN Unggah Informasi Mengenai Hal Ini, Netizen Pertanyakan Pendaftaran CPNS 2018
Pada Juli 2017, Duterte bergurau kalau Miss Universe bisa diperkosa.
Bahkan dia bakal mengapresiasi jika ada yang mau melakukannya.
Beragam komentar kontroversial Duterte pun mendapat perhatian dari juru bicaranya, Harry Roque, Rabu pekan lalu (7/2/2018).
Roque menjelaskan, dia menganggap feminis terlalu berlebihan dalam menanggapi omongan mantan Wali Kota Davao tersebut.
Baca: Astaga! Ibu Ini Lecehkan Bayinya yang Masih Berusia 16 Bulan, Lalu Kirim Gambar Pornonya ke Pacar
"Itu hanya bercanda. Publik sudah tahu hal tersebut. Jadi, ayolah tertawa saja," kata Roque di akun sosial media pro-Duterte.
(Tribunnews/ Rika Apriyanti)