Pilgub NTT

Terjaring OTT KPK, Bupati Ngada Tidak Digugurkan Kepersertaannya Dalam Pilkada 2018

Marianus tetap diperbolehkan melakukan kampanye apabila lolos sebagai peserta Pilkada Serentak 2018.

Terjaring OTT KPK, Bupati Ngada Tidak Digugurkan Kepersertaannya Dalam Pilkada 2018
(Kompas/Frans Sarong)
Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae. 

POS-KUPANG.COM|JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Ilham Saputra mengatakan, operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, tidak menggugurkan kepesertaannya dalam Pilkada Serentak 2018.

Marianus Sae sendiri sudah berstatus tersangka.

"Ya tetap sama seperti Jombang (Nyono). Dia tetap berlaku. Dia tetap sah menjadi calon," kata Ilham ditemui di sela-sela pembekalan untuk timsel calon anggota KPU Kabupaten/Kota, di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Baca: Meski Berstatus Tersangka, Bupati Ngada Tetap Sah Sebagai Paslon Jika Penuhi Syarat

Bahkan, lanjut Ilham, Marianus tetap diperbolehkan melakukan kampanye apabila lolos sebagai peserta Pilkada Serentak 2018.

Marianus bersama pasangan calonnya, yakni Emilia Julia Nomleni, telah dinyatakan sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT oleh KPU NTT.

Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca: Terkait OTT, KPK Tetapkan Bupati Ngada Marianus Sae sebagai Tersangka

"Dia tetap kampanye, boleh. Sampai pidananya berkekuatan hukum tetap," jelas Ilham.

Terpisah, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, sesuai regulasinya, sepanjang belum ada putusan hukum tetap (inchract), Marianus tetap sah menjadi paslon jika memenuhi syarat.

Dia mengatakan, apabila sudah ada putusan hukum tetap dan dinyatakan bahwa Marianus bersalah, maka yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai paslon.

Baca: Penetapan Bapaslon di KPU NTT, Balon Wakil Gubernur NTT, Emi Nomleni Hadir Tanpa Marianus Sae

Akan tetapi, lanjutnya, kapan putusan hukum tetap itu dikeluarkan juga menjadi dimensi tersendiri.

"Kalau putusan inchract-nya keluar pada saat Pilkada sudah selesai, ya tidak memberi makna apa-apa pada proses tahapan," terang Arief.(*)

Editor: Rosalina Woso
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved