Lokalisasi di NTT Ditutup? Ini Penjelasan Menteri Yohana Yembise
"Kami sudah tutup 166 tempat lokalisasi setelah melalui kajian-kajian. Saya sendiri langsung ke lokalisasi untuk memberi pencerahan."
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Alfons Nedabang
Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengungkapkan sudah 166 lokalisasi di Indonesia ditutup pemerintah.
Penutupan tempat prostitusi sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap perempuan.
Yohana Yembise mengatakan hal ini saat berdialog dengan tokoh adat NTT di Swiss Belinn Kristal Hotel Kupang, Sabtu (25/11/2017).
"Kami sudah tutup 166 tempat lokalisasi setelah melalui kajian-kajian. Saya sendiri langsung ke lokalisasi untuk memberi pencerahan agar penghuninya mau keluar," katanya.

Dia juga mengungkapkan telah mengunjungi sejumlah lokalisasi di Indonesia. Menteri asal Papua ini mengaku berdialog langsung dengan para penghuninya.
"Saya katakan kepada para penghuni bahwa tempat mereka bukan di lokalisasi. Saya bilang ke para penghuninya bahwa tempat kalian bukan di sini. Jangan selesaikan hidup di tempat ini," katanya.
Apabila ada yang ingin keluar, lanjutnya, pemerintah akan berdayakan.
Lebih lanjut dikatakan bahwa sejumlah negara saat ini mulai melakukan investasi besar-besar untuk perempuan dan anak.

"Mereka yakin perempuan dan anak sangat berharga bagi pembangunan, karena itu kita juga harus berani melakukan investasi atau mengeluarkan uang buat berdayakan perempuan dan anak-anak," imbuhnya.
Yohana Yembise mengatakan suatu saat ini pihaknya akan mengkaji keberadaan lokalisasi yang tersebar di wilayah NTT.
Apabila hasil kajian disetujui pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur NTT maka lokalisasi akan ditutup.

"Kedepan kajian kita disetujui oleh gubernur, maka kita akan datang dan tutup, kemudian kita berdayakan para perempuan yang ada," ujarnya.
Dialog Yohane Yembisa dengan tokoh adat dipandu Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Agustina Erni.
Acara tersebut dihadiri Asisten II Sekda Provinsi NTT, Ir. Alex Sena, M.Si dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Erni Usboko.(*)