Nagekeo Rawan Pangan

MBAY, pos-kupang.com–– Masyarakat di Kabupaten Nagekeo saat ini mulai mengalami rawan pangan. Kondisi ini dapat dilihat dari turunnya produksi padi yang mencapai 3 ton per hektar, dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan produksi padi ini terjadi pada apdi sawah irigasi, sawah tadah hujan, maupun di lahan kering.

Produksi padi di daerah ini secara keseluruhan biasanya 8 ton/ hektar per musim panen. Tetapi musim panen saat ini turun menjadi hanya 5-6 ton.

Dari jumlah padi yang sudah dipanen maupun yang akan dipanen, diprediksikan hanya bisa bertahan dalam dua bulan ke depan.

Demikian  Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP3KP) Nagekeo, Wilhelmus Lena, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (25/5/2011).

Dia mengaku, pihaknya sedang mendata di lapangan untuk mengetahui pasti desa/kelurahan yang mengalami rawan pangan akibat menurunnya hasil panen.

Menurut Wilhelmus, untuk jenis tanaman holtikultura seperti jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan buah-buahan, produksinya sangat minim. Bahkan beberapa daerah tidak bisa panen, seperti di Nangaroro dan Boawae.  Untuk tanaman padi, hanya pada lahan sawah irigasi  yang berhasil panen tapi jumlah produksinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada lahan kering umumnya mengalami gagal panen. Demikian pun sawah tadahan, jumlah produksinya menurun. Semuanya diakibatkan curah hujan tinggi yang mengguyur sejumlah daerah di Kabupaten Nagekeo selama beberapa bulan terakhir.

“Saat ini sedang pendataan oleh Petugas Penyuluh Lapangan , untuk mengetahui daerah yang sudah rawan pangan akibat penurunan produksi. Setelah pendataan langsung dianalisa  untuk penanganan,” tegasnya.

Penanganan yang telah diprogramkan, kata dia, adalah bantuan Pemprop  NTT dengan dana Rp 25 juta untuk intervensi rawan pangan. Jumlah dana ini akan ditambah dana sharing daerah  dari APBD kabupaten. Dana  akan dikelolah kelompok di desa/kelurahan yang gagal panen untuk beli beras.

Pihaknya belum memastikan jumlah anggaran yang harus dikeluarkan dari APBD kabupaten untuk penanganan rawan pangan karena  harus menunggu hasil pendataan.

“Hasil pendataan ditargetkan diketahui akhir bulan Mei 2011. Selanjutnya ada bantuan rawan pangan,” jelasnya.