Hak Angket

Index A-Z

KPK Diberi Waktu Seminggu untuk Jerat Fahri Hamzah karena Dianggap Halangi Penyidikan

Koalisi Masyarakat Sipil memberikan waktu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menggunakan Pasal 2

Rabu, 3 Mei 2017
Partai Politik Ramai-ramai "Balik Badan" Tolak Hak Angket KPK

Sejumlah partai politik "balik badan" terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini penjelasannya

Rabu, 3 Mei 2017
Lawan Hak Angket KPK, 24.000 Nitizen Teken Petisi. Anda Mau Ikut?

Korupsi musuh bersama...... seharusnya dpr ri mendukung kpk dalam memberantas korupsi bukan sebaliknya....

Rabu, 3 Mei 2017
Presiden PKS: Itu Akal-akalan Fahri Hamzah Saja

Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman menyebut, Fahri Hamzah bukan lagi kader partainya. Oleh sebab itu, langkah Fahri menandatangani

Senin, 1 Mei 2017
"Presiden Sekalipun Tak Bisa Intervensi KPK, apalagi DPR"

Pakar hukum pidana dari Universtitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, hak angket yang diajukan DPR RI tak akan mengubah sikap Komisi Pemberantasa

Sabtu, 29 April 2017
Masyarakat Diminta Tidak Pilih Partai Pendukung Hak Angket KPK

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengajak masyarakat untuk mengkritisi hak angket yang diajukan Dewan P

Sabtu, 29 April 2017
Mahfud MD Minta KPK Tak Gubris Hak Angket DPR

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu khawatir dengan hak angket DPR.

Sabtu, 29 April 2017
26 Anggota DPR Pengusul Hak Angket KPK, Terbanyak Golkar dan Hanura

Sidang Paripurna DPR menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/4/2017).

Sabtu, 29 April 2017
Ajukan Hak Angket KPK, Komisi III DPR Dianggap Tak Paham Hukum

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, pengajuan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sabtu, 29 April 2017
Sah! Fahri Hamzah Ketok Palu Hak Angket KPK dalam Rapat Paripurna DPR

Rapat Paripurna DPR memutuskan penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diwarnai interupsi anggota dewan dari berbaga

Jumat, 28 April 2017
Ray Rangkuti Pertanyakan Alasan Wacana Digulirkannya Hak Angket Kasus E-KTP

Sebab, dalam hal ini, posisi pemerintah sudah pada tempat yang sebenarnya, yakni mendukung upaya KPK membongkar kasus ini.

Senin, 13 Maret 2017
Empat Fraksi di DPR Setuju Hak Angket Ahok

Empat fraksi di DPR sepakat menggulirkan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Senin, 13 Februari 2017
Hadapi Bergulirnya Hak Angket. PDIP Kumpulkan Parpol Koalisi Pemerintah

Hak angket ini terkait dengan dugaan penyadapan yang dilakukan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Jumat, 3 Februari 2017
PDI-P Anggap Berlebihan Wacana Hak Angket soal Isu Penyadapan SBY

Fraksi PDI Perjuangan di DPR menilai, wacana pengajuan hak angket yang digulirkan Fraksi Partai Demokrat terlalu berlebihan.

Kamis, 2 Februari 2017
Tanggapi Hak Angket, PKS Tunggu Bukti dari Kubu Ahok

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap resmi terkait usulan Fraksi Partai Demokrat untuk menggalang hak angket guna menyelidiki

Kamis, 2 Februari 2017
Selidiki Dugaan Penyadapan ke SBY, Demokrat Galang Hak Angket

Fraksi Partai Demokrat di DPR menggalang hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Kamis, 2 Februari 2017
Benny Harman: Pelindo II Tak Layak Dijadikan Target Hak Angket

Pelindo II ini tidak layak untuk dijadikan target penggunaan hak angket. Ini sangat berbahaya.

Selasa, 3 November 2015
Ahok Apresiasi Fraksi Nasdem yang Mencabut Hak Angket

Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, langkah yang telah dilakukan oleh Fraksi Nasdem

Senin, 2 Maret 2015

⟨1 2 3

Berita Terkini

Pengeroyokan di Fafinesu B TTU Diduga Libatkan Perangkat Desa, Ini Permintaan Korban

5 menit lalu

Pedagang Pantai Tedis Prihatin Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur

19 menit lalu

Wakil-Bupati-TTS-bicara-soal-pembangunan-SMA-Unggul.jpg

SMA Unggul Garuda Mulai Dibangun, Wabup TTS Imbau Siswa-siswi Siapkan Diri

42 menit lalu

Tabel KUR BRI 2026: Rincian Pinjaman dan Simulasi Angsuran Plafon Rp1 Juta-Rp200 Juta

51 menit lalu

TAG

Hak Angket

Koalisi Masyarakat Sipil memberikan waktu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menggunakan Pasal 2

Sejumlah partai politik "balik badan" terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini penjelasannya

Korupsi musuh bersama...... seharusnya dpr ri mendukung kpk dalam memberantas korupsi bukan sebaliknya....

Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman menyebut, Fahri Hamzah bukan lagi kader partainya. Oleh sebab itu, langkah Fahri menandatangani

Pakar hukum pidana dari Universtitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, hak angket yang diajukan DPR RI tak akan mengubah sikap Komisi Pemberantasa

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengajak masyarakat untuk mengkritisi hak angket yang diajukan Dewan P

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu khawatir dengan hak angket DPR.

Sidang Paripurna DPR menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/4/2017).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, pengajuan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Rapat Paripurna DPR memutuskan penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diwarnai interupsi anggota dewan dari berbaga

Sebab, dalam hal ini, posisi pemerintah sudah pada tempat yang sebenarnya, yakni mendukung upaya KPK membongkar kasus ini.

Empat fraksi di DPR sepakat menggulirkan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Hak angket ini terkait dengan dugaan penyadapan yang dilakukan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Fraksi PDI Perjuangan di DPR menilai, wacana pengajuan hak angket yang digulirkan Fraksi Partai Demokrat terlalu berlebihan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap resmi terkait usulan Fraksi Partai Demokrat untuk menggalang hak angket guna menyelidiki

Fraksi Partai Demokrat di DPR menggalang hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Pelindo II ini tidak layak untuk dijadikan target penggunaan hak angket. Ini sangat berbahaya.

Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, langkah yang telah dilakukan oleh Fraksi Nasdem

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved