Krisis BBM di Rote Ndao, Warga Soroti Sikap Membisu Pemda, DPRD dan APH

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti 

POS-KUPANG.COM, BA'A - Masyarakat menyoroti sikap diam pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) perihal krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao yang menimbulkan keresahan. 

Antrean panjang di sejumlah SPBU, kelangkaan pasokan hingga dugaan penjualan BBM dengan harga dan takaran yang tidak sesuai membuat masyarakat mempertanyakan sikap pemerintah daerah, DPRD dan aparat penegak hukum yang dinilai belum menunjukkan langkah nyata mengatasi persoalan tersebut.

Keluhan warga terus bermunculan seiring kondisi krisis BBM yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama para petani yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk menunjang pekerjaan mereka.

"Sampai hari ini kami tidak melihat batang hidung atau mendengar suara dari pemerintah, dinas terkait, DPRD maupun aparat hukum yang katanya peduli rakyat," tutur Benny, Jumat (15/5/2026).

Menurut Benny, situasi kali ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Ia menilai pemerintah dan aparat biasanya cepat merespons ketika terjadi kelangkaan BBM. Namun kini, persoalan tersebut justru terkesan dibiarkan tanpa penanganan serius.

"Dulu kalau ada masalah rakyat, mereka cepat bergerak. Sekarang persoalan besar seperti BBM malah sepi. Semua membisu," katanya.

Kondisi kelangkaan BBM disebut sangat memukul masyarakat kecil, khususnya petani yang membutuhkan BBM untuk mengoperasikan alat pertanian.

Baca juga: Cegah Balap Liar dan Kejahatan Jalanan, Polres Rote Ndao Intensifkan Patroli Gabungan 

"Alat pertanian sekarang semuanya membutuhkan BBM. Kami terpaksa mengeluarkan biaya besar untuk membeli BBM. Kalau tidak beli, kami tidak bisa merontokkan padi," ungkapnya.

Ia menegaskan, warga tidak mempermasalahkan apakah BBM yang dijual merupakan subsidi atau non subsidi. 

Bagi masyarakat, yang terpenting adalah ketersediaan BBM, kemudahan memperoleh serta penjualan yang sesuai aturan dan takaran.

"Intinya barang ada dan sesuai takaran. Tapi kalau kondisi seperti ini terus terjadi, kami akan melakukan aksi demonstrasi karena petani sangat terdampak," tegas Benny.

Kekecewaan masyarakat semakin besar karena hingga kini belum ada penjelasan resmi yang dianggap mampu menjawab penyebab kelangkaan BBM di daerah tersebut.

Benny menilai sikap diam pemerintah daerah, DPRD, maupun aparat penegak hukum memunculkan kecurigaan masyarakat terhadap persoalan distribusi BBM di Rote Ndao.

"Sampai hari ini tidak ada pernyataan tegas dari pemerintah, DPRD maupun aparat hukum. Wajar kalau masyarakat mulai curiga dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya," ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah, DPRD, Pertamina dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk memastikan distribusi BBM kembali normal dan tidak semakin menyulitkan masyarakat kecil.

"Kami berharap aparat hukum kembali menjalankan fungsi kontrol sosial dan hadir di tengah persoalan masyarakat. Krisis BBM ini benar-benar dirasakan rakyat," pungkasnya. (rio)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS