Perkuat Sinergi, Pemkab Rote Ndao Rapat Kerja Bersama Kajari yang Baru

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti 

POS-KUPANG.COM, BA'A - Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Rote Ndao melalui rapat kerja bersama Kajari baru, Robby Permana Amri.

Rapat itu dilaksanakan di ruang kerja Bupati Rote Ndao, Senin (11/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum penting guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan sesuai koridor hukum.

Ia juga memperkenalkan seluruh pimpinan perangkat daerah kepada Kajari baru sekaligus berharap terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik antara Pemkab Rote Ndao dan Kejaksaan Negeri Rote Ndao.

Baca juga: Ketua TP PKK Rote Ndao Buka Pelatihan PAUD Holistik Integratif bagi 70 Pendidik

Baca juga: Debit Air di Rote Ndao Masih Aman, Perumda Air Minum Siapkan Antisipasi Hadapi Kemarau

"Kami berharap adanya kerja sama dan komunikasi yang baik demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan," tuturnya.

Paulus juga meminta Kejaksaan Negeri Rote Ndao melakukan pendampingan terhadap berbagai program pemerintah daerah agar seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai aturan. 

Secara khusus, ia meminta pengawalan terhadap proyek K-SIGN yang saat ini menjadikan Rote Ndao sebagai lokus nasional.

Menurutnya, proyek strategis tersebut membutuhkan perhatian dan pengawasan bersama agar pelaksanaannya berjalan optimal dan bebas dari pelanggaran hukum.

"Jangan segan memberikan warning kepada pemerintah daerah apabila ada hal-hal yang tidak sesuai aturan, sehingga pemerintahan tetap berada pada jalur hukum yang benar," tegasnya.

Selain itu, Paulus mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional dan berintegritas.

Sementara itu, Kajari Rote Ndao yang baru, Robby Permana Amri menyatakan komitmennya untuk membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia mengatakan, diperlukan langkah mitigasi risiko dalam sistem pemerintahan guna mencegah potensi pelanggaran hukum di lingkungan birokrasi.

"Ini adalah proyek besar yang dipercayakan pemerintah pusat dengan dukungan anggaran yang besar, sehingga kami siap bersama-sama mengawal pelaksanaannya di Rote Ndao," kata Robby terkait proyek K-SIGN.

Ia juga menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Rote Ndao terbuka membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah selama masa kepemimpinannya.