KPPN Atambua Percepat Digitalisasi APBN, Dorong Pemanfaatan KKP dan CMS di Satker

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Atambua terus mendorong Percepatan Digitalisasi APBN di Satker ( satuan Kerja ) yang ada di wilayahnya, 

Upaya ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan negara yang modern, transparan, dan akuntabel.

Upaya tersebut diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS) dalam pelaksanaan transaksi belanja negara.

Kepala KPPN Atambua, Mauritz Cristianus Raharjo Meta dalam keterangannya, menyampaikan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Baca juga: Penyaluran Dana Desa 2026 di KPPN Atambua Tembus Rp12,81 Miliar

“Penggunaan KKP dan CMS bukan hanya soal kemudahan transaksi, tetapi juga tentang peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan APBN,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Melalui KKP, satker didorong untuk melakukan pembayaran belanja operasional secara non-tunai sehingga dapat meminimalisir penggunaan uang persediaan (UP) dalam bentuk tunai.

Selain itu, pemanfaatan CMS memungkinkan satuan kerja melakukan pengelolaan kas secara real time, mulai dari pembayaran hingga monitoring transaksi secara lebih terkontrol dan terdokumentasi dengan baik.

Sepanjang tahun berjalan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendampingan kepada satker. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas operator satker dalam mengimplementasikan transaksi digital secara optimal.

Selain itu, KPPN Atambua juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat pemanfaatan KKP dan CMS oleh satker. 

Baca juga: Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah di Wilayah KPPN Atambua Capai Rp28,3 Miliar

"Hasil evaluasi menunjukkan adanya tren peningkatan penggunaan instrumen pembayaran digital, meskipun masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan pemahaman teknis dan adaptasi terhadap perubahan proses bisnis," tuturnya. 

Ke depan, katanya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong implementasi digitalisasi secara menyeluruh.

"Langkah ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia," bebernya. 

Dengan semakin meningkatnya adopsi KKP dan CMS, diharapkan seluruh satuan kerja di wilayah Atambua dapat bertransformasi menuju pengelolaan keuangan yang sepenuhnya digital, sehingga setiap rupiah APBN dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sebelumnya, pada Stakeholder Day Tahun 2026 yang mengusung tema Dari Apresiasi, Stakeholder Semakin Berprestasi, Kepala KPPN telah mengapresiasi atas kinerja menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, memperkuat sinergi, dan menghadirkan kinerja yang lebih optimal dan berintegritas.