DPRD Malaka Soroti Kualitas Proyek Jalan SP Kapitan Meo, Audit dan Perbaikan Sesuai RAB

Ringkasan Berita:

• Sorotan terhadap kualitas pekerjaan peningkatan ruas jalan di Kawasan Transmigrasi Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, terus bergulir.
• Kali ini, DPRD Malaka turut angkat bicara menyikapi kondisi deker yang ambruk serta sejumlah temuan di lapangan.
• Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, Maria Fatima Seuk Kain, secara tegas menyoroti mutu pekerjaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikerjakan oleh CV. Uma Besi tersebut. 

 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Sorotan terhadap kualitas pekerjaan peningkatan ruas jalan di Kawasan Transmigrasi Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, terus bergulir.

Kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka turut angkat bicara menyikapi kondisi deker yang ambruk serta sejumlah temuan di lapangan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, Maria Fatima Seuk Kain, secara tegas menyoroti mutu pekerjaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikerjakan oleh CV. Uma Besi tersebut. 

Maria Fatima Seuk Kain menilai, sebagai proyek strategis yang diperuntukkan bagi kawasan transmigrasi, kualitas pekerjaan harus benar-benar memenuhi standar teknis sesuai dokumen perencanaan.

“Saya sebagai Ketua Komisi III mengharapkan supaya rekanan yang mengerjakan bertanggung jawab dan segera memperbaiki sesuai standar kualitas sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB),” tegas Maria Fatima Seuk Kain saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Senin (16/2/2026).

Menurut Maria Fatima Seuk Kain, setiap pekerjaan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara wajib dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Apalagi proyek tersebut memiliki nilai kontrak yang cukup besar dan ditujukan untuk membuka akses serta menunjang aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi.

Maria Fatima Seuk Kain juga mendorong agar instansi pengawas internal pemerintah segera melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Langkah ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.

Sebagai komisi yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, lanjut Maria Fatima Seuk Kain, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Maria Fatima Seuk Kain tidak ingin infrastruktur yang baru selesai dikerjakan justru mengalami kerusakan dalam waktu singkat.

Maria Fatima Seuk Kain berharap agar persoalan yang terjadi di lapangan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, baik kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun dinas teknis.

“Saya berharap untuk segera ditindaklanjuti sehingga jalan tersebut bisa dipergunakan dengan baik oleh masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malaka,” kata Maria Fatima Seuk Kain.