Anggota DPRD Sumba Timur Minta Badan Gizi Nasional Tidak One Man Show

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Sumba Timur Umbu Tamu Ridi mengkritik perwakilan Badan Gizi Nasional di Waingapu
• Ia meminta BGN untuk tidak terlihat one man show atau bekerja sendiri tanpa pengawasan
• Selama satu tahun program MBG berjalan, BGN tidak pernah melakukan pertemuan koordinasi dengan DPRD

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumba Timur, Umbu Tamu Ridi, mengkritik perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di Waingapu yang tidak pernah melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia meminta BGN untuk tidak terlihat one man show atau bekerja sendiri tanpa pengawasan.

Umbu Tamu Ridi mengatakan, selama satu tahun berjalan, program makan bergizi yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo ini tidak pernah melakukan pertemuan koordinasi dengan DPRD.

Padahal program tersebut berjalan di wilayah yang berada di bawah pengawasannya.

“Tidak satu kali pun baik itu BGN untuk melakukan hearing (sidang) di sini. Hearing untuk setidaknya ada penyampaian ke DPRD untuk memonitor proses ini. Yang walaupun sebenarnya kita tidak punya kewenangan untuk mengintervensi baik teknis maupun substansi pelaksanaan MBG. Tidak ada,” katanya pada Selasa (2/12/2025).

“Namun ada langkah koordinasi sebenarnya yang dilakukan oleh BGN supaya tidak one man show ini,” tambahnya.

Baca juga: FKI Sumba Timur Resmikan Graha SMA Kristen Payeti Waingapu

Ia menilai, selama ini perwakilan BGN seperti Satuan Penyedia Pemenuhan Gizi (SPPG) cenderung bekerja langsung dengan masyarakat.

“Nah, ini sama sekali kita kehilangan. Ada gap yang sama sekali tidak dilibatkan DPR maupun pemerintah daerah supaya setidaknya kita tidak kehilangan kontrol. Namanya ini daerah kita,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa DPRD bukan mitra BGN. Tetapi ketika muncul masalah seperti kasus keracunan makanan dalam program MBG itu, masyarakat mengadu juga ke lembaganya.

Umbu Tamu Ridi juga menilai, program MBG belum berjalan efektif. Salah satu penyebabnya adalah birokrasi yang berbelit.

“Belum efektif apalagi ini sudah berjalan satu tahun. Ini sebenarnya perlu evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh Badan Gizi Nasional penanggung jawab di Provinsi NTT dan juga di Kabupaten Sumba Timur. Baik itu pertama ketersediaan bahan pangan, dan sebagainya agar meminimalisir keracunan,” ungkapnya.

“Kalau tidak dilibatkan ya, kita kehilangan bagaimana memonitor semua langkah dan kerja-kerja MBG ini. Itu yang jadi persoalannya,” tutupnya. (dim)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS