Jelang SPMB, Komisi V DPRD NTT Minta Sekolah Pastikan Sistem dan Pelayanan Siap

Ringkasan Berita:

• Komisi V DPRD NTT meminta sekolah memastikan pelaksanaan SPMB 2026 tanpa hambatan
• SPMB harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak di NTT tanpa membedakan latar belakang ekonomi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi V DPRD NTT meminta sekolah-sekolah yang menyelenggarakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 agar memastikan dengan serius sistem dan pelayanan bagi calon peserta didik baru. 

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo menyebut pihaknya sangat memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan SPMB tahun 2026. Ia mengapresiasi langkah instansi teknis menyiapkan agenda itu. 

"Pada prinsipnya kami mengapresiasi upaya Dinas Pendidikan dan seluruh satuan pendidikan yang sedang bekerja keras melaksanakan proses penerimaan peserta didik secara terbuka dan berbasis sistem," katanya, Rabu (17/6/2026). 

Meski begitu, Komisi V DPRD NTT memberi catatan terhadap penyelenggaraan SPMB kali ini. Pertama, kata dia, adalah aspek transparansi dan keadilan. SPMB harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak di NTT tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun kedekatan dengan pihak tertentu. 

Politikus Demokrat itu berharap, tidak ada persepsi adanya perlakuan khusus, titipan, atau praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. 

"Kesiapan sistem dan pelayanan. Ini harus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan publik di bidang pendidikan semakin baik," tambah dia. 

Dalam tahap ini, hampir setiap tahun ditemukan keluhan masyarakat terkait kesulitan mengakses sistem pendaftaran, gangguan jaringan internet, maupun kurangnya informasi yang diterima orang tua.

Winston Rondo berpandangan, sekolah tidak boleh hanya menunggu sistem kembali normal. Sekolah harus proaktif membantu masyarakat. 

Baca juga: Anggota DPRD NTT Antonius Landi Tanggapi Wacana Pembatasan Penggunaan Kendaraan Dinas

Setidaknya ada petugas layanan yang siap memberikan pendampingan kepada orang tua, terutama bagi mereka yang kurang memahami teknologi digital. 

Sisi lain, sekolah juga harus menyediakan informasi yang jelas mengenai jadwal, persyaratan, kuota, dan mekanisme pengaduan apabila terjadi kendala.

"Jangan sampai masyarakat dibuat bingung karena informasi yang berbeda-beda. Komunikasi yang baik menjadi kunci penting dalam masa pendaftaran ini," ujarnya.

Winston Rondo mendorong, peran penting Dinas Pendidikan sangat strategis. Instansi ini harus hadir sebagai pusat koordinasi dan penyelesaian masalah. Terlebih, ketika terjadi gangguan sistem, kendala teknis, atau persoalan di lapangan, sekolah tidak boleh dibiarkan menghadapi sendiri. 

Dia meminta dinas menyediakan help desk yang responsif, tim teknis yang cepat menangani gangguan, serta mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi persoalan sejak dini.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga perlu memastikan seluruh sekolah memperoleh pendampingan yang sama. Sehingga tidak terjadi kesenjangan pelayanan antara sekolah di kota dan sekolah di daerah yang akses internetnya masih terbatas.