LIPSUS: Audit Dapur SPPG di NTT, Jual Beli Titik Program MBG, Dana Tersendat, SPPG di Malaka Tutup

Ringkasan Berita:

• Kalau ada oknum eks Timor-Timur, ya sebutkan siapa orangnya. Jangan hanya berlindung dengan kata oknum, lalu semua orang ikut dicurigai.  
• Kalau ada mafia, tangkap. Kalau ada korupsi, proses. Tidak ada yang kebal hukum. Kami justru mendukung pembersihan itu.

 

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -Pimpinan Pemuda Muhammadiyah NTT mendesak aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di wilayah NTT.

Desakan itu muncul menyusul terungkapnya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyeret sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekretaris Pemuda Muhammadiyah NTT, Rahmat Taufik mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan BGN. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di berbagai sektor.

“Kita apresiasi apa yang telah dilakukan Kejaksaan Agung kemarin. Ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo untuk memberantas perilaku korup di semua aspek,” kata Rahmat Taufik di Kupang, Minggu, (7/6). 

Rahmat Taufik menilai terbongkarnya dugaan jual beli titik SPPG di tingkat nasional harus menjadi perhatian serius bagi seluruh daerah pelaksana Program MBG, termasuk NTT. 

Rahmat Taufik meminta Kejaksaan Tinggi NTT segera melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap SPPG maupun pengelola dapur yang telah beroperasi.

Menurut Rahmat Taufik, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh proses penunjukan mitra, pengelolaan dapur, hingga operasional program berjalan sesuai aturan dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun penyalahgunaan kewenangan.

Rahmat Taufik mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG harus dilakukan secara menyeluruh agar manfaat program strategis nasional tersebut benar-benar dirasakan masyarakat tanpa adanya penyimpangan.

Rahmat Taufik bahkan mengaku menerima sejumlah laporan terkait dugaan permainan titik SPPG dan penunjukan pemasok yang melibatkan oknum tertentu. 

“Kami yakin dan percaya kasus yang terjadi di pusat saat ini memiliki pola yang sama dengan di daerah, apalagi kami banyak dengar laporan adanya permainan titik dan juga supplier yang melibatkan beberapa oknum kader partai dan pimpinan BGN di pusat,” ujar Rahmat Taufik.

Pemuda Muhammadiyah NTT berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran secara komprehensif terhadap seluruh pengelolaan SPPG dan dapur MBG di daerah. Langkah tersebut baginya, dinilai penting untuk memastikan Program MBG berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dugaan Monopoli MBG 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur (DPP FKPTT), Eurico Guterres meminta pihak yang menuding adanya monopoli Program MBG oleh oknum eks Timor-Timur di NTT untuk membuktikan tuduhan tersebut secara terbuka dan bertanggungjawab.

Menurut Eurico Guterres, tuduhan yang beredar tidak hanya menyasar individu tertentu, tetapi juga berpotensi mencoreng nama baik puluhan ribu warga eks Timor-Timur yang hingga kini masih berjuang menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi.

"Yang makan siapa, berak di mana, kok kami yang kena baunya?" ujar Eurico Guterres saat ditemui wartawan di Sekretariat DPP FKPTT di Kupang, Jumat (5/6).

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap unggahan sebuah akun Facebook yang meminta Kejaksaan Tinggi NTT menangkap pihak yang disebut sebagai  "mafia titik MBG" dan "mafia yayasan" yang diduga berasal dari kalangan eks Timor-Timur.

Dalam unggahan tersebut, pemilik akun menyebut adanya oknum-oknum eks Timor-Timur yang diduga memonopoli program MBG dari hulu hingga hilir. Namun, unggahan itu tidak menyertakan identitas pihak yang dituduh maupun bukti yang dapat diverifikasi publik.

Karena itu, Eurico Guterres meminta pemilik akun untuk bersikap transparan denganmembuka data serta menyebutkan secara jelas pihak yang dimaksud.

"Kalau ada oknum eks Timor-Timur, ya sebutkan siapa orangnya. Jangan hanya berlindung dengan kata oknum, lalu semua orang ikut dicurigai," tegas Eurico Guterres.

Eurico Guterres bahkan mempersilakan namanya disebut apabila memang terdapat bukti yang mengarah kepadanya.

"Katakanlah Eurico Guterres. Saya tidak keberatan. Tapi mari kita buktikan, benar atau tidak saya menguasai program dari hulu sampai hilir," kata Eurico Guterres.

Sebagai langkah organisasi lanjut Eurico Guterres, FKPTT berencana mendatangi Polda NTT pada Senin (8/6) hari ini. Langkah tersebut bukan untuk membungkam kritik atau mempidanakan suara publik, melainkan mendorong adanya klarifikasi yang objektif dan berbasis fakta.

"Yang kita inginkan agar pemilik akun ini kooperatif dan terbuka. Kalau tidak, persepsi masyarakat di NTT bisa berkembang seolah-olah program ini dikuasai oknum-oknum eks Timor-Timur dan siapa pun yang ingin terlibat harus melalui mereka," ujar Eurico Guterres.

Di sisi lain, Eurico Guterres menegaskan, FKPTT mendukung penuh upaya pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam mengusut setiap dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Kalau ada mafia, tangkap. Kalau ada korupsi, proses. Tidak ada yang kebal hukum. Kami justru mendukung pembersihan itu," tegas Eurico Guterres.

Eurico Guterres juga mengingatkan agar dugaan pelanggaran yang dilakukan individu tertentu tidak digeneralisasi kepada seluruh komunitas eks Timor-Timur. Hingga saat ini, kata Eurico Guterres, masih banyak warga eks Timor-Timur di NTT yang menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti akses lahan, perumahan, pekerjaan, dan pendidikan.

"Jangan karena ulah satu atau dua orang, lalu semua eks Timor-Timur dicap mafia. Itu tidak adil," kata Eurico Guterres.

Eurico Guterres berharap klarifikasi melalui aparat penegak hokum dapat memberikan kepastian informasi kepada public sekaligus mencegah berkembangnya prasangka terhadap kelompok tertentu. 

Hentikan Penyaluran MBG

Operasional SPPG Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, kini benar-benar terhenti sejak Kamis (4/6) akibat pencairan Dana Bantuan Pemerintah (Banper) yang tersendat.

Pantauan Pos Kupang pada Jumat (5/6) suasana di SPPG tersebut lengang. Gedung SPPG Rainawe tampak tertutup rapat tanpa aktivitas apa pun di dalam maupun di sekitar area pelayanan.

Pintu utama bangunan dalam keadaan tertutup, begitu pula gerbang masuk yang dikelilingi pagar seng tampak terkunci dan tidak ada tanda-tanda kegiatan distribusi makanan seperti yang selama ini berlangsung.

Seorang pemuda yang ditemui di sekitar lokasi membenarkan bahwa operasional SPPG Rainawe telah berhenti sejak sehari sebelumnya, bertepatan dengan diumumkannya penghentian sementara penyaluran paket MBG.

"Sudah berhenti sejak kemarin. Kalau tidak salah sudah sekitar lima bulan beroperasi," ujar pemuda tersebut.

Kepala SPPG Rainawe, Juven Manek, melalui sambungan telepon kembali menegaskan bahwa SPPG Rainawe memang sedang menghentikan seluruh aktivitas operasional untuk sementara waktu. "Kami ada pemberhentian operasional," ujar Juven. (fan/uge/ito)

Pengelola MBG di NTT Jangan Sampai Bermasalah

Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTT, Leo Lelo meminta SPPG pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT agar bekerja sesuai petunjuk teknis atau juknis agar tidak bermasalah hukum. 

Ketua Komisi II DPRD NTT Leo Lelo itu menjelaskan, pengelola dapur MBG perlu memegang petunjuk pelaksanaan program sehingga tidak terseret dalam masalah hukum. Baginya, MBG merupakan itikad baik dari Pemerintah Pusat untuk kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka itu juga menyentuh sektor kesehatan dan perekonomian bagi pelaku usaha. 

"Soal praktek pelaksanaan itu harus mengacu pada juklak juknis yang ada sehingga tidak bertentangan dengan regulasi atau aturan. Sehingga tidak bermasalah bersentuhan dengan urusan hukum," kata Leo Lelo, Kamis (4/6). 

Gubernur NTT, Melki Laka Lena juga merespons kasus yang menjerat Dadan Hindayani Cs. Ia menilai pergantian itu dalam rangka perbaikan tata kelola program MBG. Waketum DPP Golkar itu mengaku mengenal pimpinan BGN yang baru.

"Mudah-mudahan mereka bisa tangani BGN dengan baik," kata Melki Laka Lena. 

Melki Laka Lena, mantan anggota DPR RI itu mengatakan, ia tidak bisa berspekulasi lebih jauh adanya indikasi kasus yang sama merangsek hingga NTT. Bagi dia, sebuah masalah hukum perlu pembuktian sehingga itu merupakan tugas aparat penegak hukum. 

Melki Laka Lena berharap, program MBG di NTT berjalan lebih baik. Semua pihak termasuk pengelola agar mengerjakan semua program MBG sesuai aturan main, terlebih untuk ibu menyusui, anak-anak sekolah hingga balita. 

Ketua Komisi IV DPRD TTS, Relygius Usfunan meminta proses administrasi SPPG di Kabupaten TTS dapat berjalan dengan cepat, sehingga SPPG bisa aktif untuk bisa melayani masyarakat, khususnya yang berhak mendapatkan MBG. 

Relygius Usfunan yang adalah kader PKB Kabupaten TTS ini juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG di TTS belum sepenuhnya terlaksana termasuk di seputaran Kota Soe.

"Sebagai masyarakat TTS kita bersyukur karena ada program MBG, tetapi sayangnya MBG TTS saat ini, jangankan di wilayah pelosok, di dalam kota saja banyak sekolah yang belum terlayani untuk MBG," ungkap Relygius Usfunan. 

Relygius Usfunan juga mendorong agar pemerintah daerah dapat turut memantau dan mengawasi pelaksanaan MBG di Kabupaten TTS. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang baik, juga melakukan pengawasan terhadap SPPG dan pendistribusian MBG. (any)

Beli Bahan Pokok dari Petani dan Peternak 

Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kamillus Elu, S. H meminta semua SPPG agar membeli bahan pokok makanan dari masyarakat di TTU.

Demi mewujudkan harapanini, Kamillus sudah menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan untuk melakukan pendataan dan pemetaan produk peternak dan petani di Kabupaten TTU.

Pendataan dan pemetaan ini bertujuan memastikan produksi bahan pokok mencukupi untuk menjawab kebutuhan dapur. Pasalnya, selama ini mayoritas bahan baku diambil dari luar wilayah Kabupaten TTU.

"Saya sudah sampaikan bahwa, kalau (bahan pokok) diambil dari luar wilayah Kabupaten TTU, kami sebagai ketua tersinggung, seolah-olah kami tidak mampu mendorong petani menyediakan beras dan bahan pokok lainnya," ujarnya Sabtu (6/6).

Selain itu, Kamillus juga sudah meminta data kebutuhan beras dan bahan pokok lainnya setiap hari dari semua SPPG di TTU. Data kebutuhan ini nanti disandingkan dengan produksi para petani dan peternak.

Ia juga melarang SPPG untuk tidak menggunakan daging frozen. Pasalnya, tidak dapat dipastikan daging frozen tersebut steril dari pengawet atau sebaliknya. Di sisi lain, banyak peternak ayam di TTU yang bisa menyuplai kebutuhan daging ayam di setiap SPPG. 

Semestinya, SPPG tidak boleh membeli daging ayam dari luar wilayah. Apabila SPPG menggunakan ayam yang diproduksi peternak di TTU, kata Kamillus, Dinas Peternakan bisa dilibatkan untuk mengecek kelayakan daging tersebut sebelum diolah. "Dinas Peternakan ini nantinya memastikan ayam ini sehat kemudian dikarantina dan dipotong untuk dikelola di SPPG," ujarnya.

Ia menegaskan pemberhentian operasional sementara tiga dapur SPPG  di Kabupaten TTU dilakukan berdasarkan beberapa rekomendasi berbeda.

Dapur SPPG Susulaku disebabkan dugaan keracunan yang dialami siswa-siswi beberapa waktu lalu. Sedangkan operasional dua dapur lainnya, yakni SPPG Kefamenanu Tengah 1 dan SPPG Sasi dihentikan sementara lantaran ada perbaikan mayor. (bbr)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS