Dorong Pembangunan Daerah, DJPb dan Pemkab Kupang Bahas Optimalisasi TKD dan KUR

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Kupang memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah melalui optimalisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan akses pembiayaan usaha.

Upaya tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Kupang pada Senin, 11 Mei 2026, yang dipimpin langsung oleh Bupati Kupang, Yosef Lede.

Dalam rilis resmi yang diperoleh Oleh POS-KUPANG.COM(13/6/2026), pertemuan ini bertujuan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan sinkronisasi sasaran serta program pembangunan berjalan efektif.

Salah satu fokus utama dalam pembahasan adalah penguatan koordinasi penyaluran TKD agar tepat waktu, tepat sasaran, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang.Selain itu, pertemuan juga membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Adi Setiawan, dalam kesempatan tersebut memaparkan realisasi penyaluran TKD Kabupaten Kupang hingga awal Mei 2026 yang telah mencapai Rp361,31 miliar atau sekitar 36 persen dari total pagu sebesar Rp994,96 miliar.

“Secara umum, kinerja penyaluran TKD Kabupaten Kupang menunjukkan capaian yang baik. Beberapa upaya penyempurnaan diarahkan untuk percepatan penyaluran dana desa dan dana Alokasi Khusus Non Fisik,” ujarnya.

Secara rinci, realisasi penyaluran TKD meliputi Dana Desa sebesar Rp7,65 miliar atau 13 persen dari pagu Rp58,58 miliar. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum terealisasi dari total pagu Rp14,81 miliar.

Untuk DAK Nonfisik, realisasi mencapai Rp91,15 miliar atau 35 persen dari pagu Rp258,80 miliar. Adapun Dana Alokasi Umum (DAU) telah tersalurkan sebesar Rp262,18 miliar atau 40 persen dari pagu Rp660,28 miliar, serta Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp0,32 miliar atau 13 persen dari pagu Rp2,49 miliar.

Baca juga: Audiensi DPD RI dan DJPb NTT Bahas Pengawasan APBN 2026

Dalam kesempatan yang sama, Adi juga memaparkan perkembangan penyaluran pembiayaan UMKM melalui program KUR di Kabupaten Kupang.

Hingga 30 April 2026, penyaluran KUR tercatat sebesar Rp41,69 miliar kepada 845 debitur. Penyaluran tersebut didominasi oleh skema KUR Mikro yang mencapai Rp32,52 miliar atau sekitar 78 persen dari total penyaluran.

Bank BRI menjadi penyalur terbesar dengan nilai Rp33,51 miliar kepada 726 debitur.

Audiensi ini turut dihadiri jajaran pejabat Kanwil DJPb Provinsi NTT dan KPPN Kupang. Sementara itu, Bupati Kupang didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Inspektorat Kabupaten Kupang.

Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid, sehingga pelaksanaan program pembangunan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.(uan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS