Audiensi DPD RI dan DJPb NTT Bahas Pengawasan APBN 2026

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Adi Setiawan, menerima kunjungan anggota DPD RI Provinsi NTT, Hilda Manafe, dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Kepala Kanwil DJPb NTT, Selasa (5/5/2026).

Berdasarkan rilis yang diterima POS-KUPANG.COM (8/5/2026), kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional anggota Komite IV DPD RI di daerah pemilihan NTT, khususnya terkait inventarisasi dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai aspek pelaksanaan APBN 2026 di daerah, termasuk mengidentifikasi permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Selain itu, audiensi juga bertujuan menggali hambatan struktural maupun teknis yang dihadapi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Diskusi juga menyoroti efektivitas sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan di daerah, serta menghimpun data empiris sebagai bahan evaluasi kebijakan fiskal nasional.

“Hasil inventarisasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 serta pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2027,” demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Diskusi berlangsung interaktif dan konstruktif, diawali dengan pemaparan dari Kepala Kanwil DJPb NTT yang menjawab berbagai pertanyaan terkait kondisi ekonomi daerah dan pelaksanaan APBN 2026.

Beberapa isu strategis yang dibahas antara lain dampak ketidakpastian global, termasuk konflik geopolitik terhadap harga komoditas, inflasi, serta stabilitas ekonomi yang berpotensi memengaruhi penerimaan dan belanja negara di daerah.

Selain itu, dibahas pula kendala dalam perencanaan dan penyerapan anggaran di daerah serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas belanja negara. Hal ini penting agar belanja negara dapat dipercepat sebagai stimulus ekonomi sekaligus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Kanwil DJPb NTT Catat Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi Capai Rp 146,74 Miliar

Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb NTT juga menjelaskan percepatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan dana desa guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah NTT.

Pada kesempatan tersebut, turut diperkenalkan Dashboard Profil Komoditas Pangan dan Pengendalian Inflasi serta Dashboard UMKM dan KUR/UMi Provinsi NTT. Dashboard ini menyajikan data inflasi, penyaluran KUR, serta potensi ekonomi tiap kabupaten/kota secara komprehensif dan mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI.

Di akhir kegiatan, Anggota DPD RI menyampaikan apresiasi atas paparan Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT yang dinilai sangat bermanfaat sebagai masukan dalam penyempurnaan kebijakan fiskal agar lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah. (uan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS