DPRD NTT Minta Pemerataan Pendidikan Jadi Fokus Kunjungan Mendikdasmen

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Alexandro Novaliano Demon Paku

POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Wakil Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Winston Rondo, menilai kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ke Kupang harus dimaknai sebagai momentum penting untuk mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah NTT.

Winston menegaskan, melihat kondisi pendidikan di NTT diperlukan keberanian untuk menilai secara jujur apakah sistem pendidikan yang ada saat ini benar-benar mampu menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat atau hanya sebatas formalitas.

“Secara jujur, kita harus berani bertanya: apakah sekolah kita saat ini benar-benar menjadi tangga menuju kesejahteraan atau hanya sekadar ‘pabrik ijazah’,” ujarnya kepada POS-KUPANG.COM, Senin (4/5/2026). 

Ia mengingatkan agar pendidikan tidak hanya berorientasi pada angka-angka administratif, tetapi harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Menurutnya, NTT tidak ingin terus berada dalam kondisi ketimpangan kualitas yang berujung pada rendahnya daya saing lulusan.

“Kita bangga melihat anak-anak NTT tangguh berjalan kaki puluhan kilometer, tapi daya juang itu harus dibayar dengan kenaikan kelas martabat dan kapabilitas. Kita tidak ingin pendidikan kita terus-menerus memproduksi calon buruh kasar di negeri orang karena kualitas yang timpang,” jelasnya.

Baca juga: 55 Persen Sekolah di NTT Rusak, Mendikdasmen Dorong Percepatan Revitalisasi

Terkait persoalan pendidikan di NTT, Winston menyebut terdapat sejumlah masalah mendasar yang masih harus dibenahi secara serius, mulai dari kesenjangan mutu, relevansi kurikulum, hingga nasib tenaga pendidik.

Menurutnya, masih terdapat jurang kualitas antara sekolah di kota dan di desa. 

Selain itu, kurikulum pendidikan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan potensi daerah sehingga belum mampu menjawab kebutuhan dunia kerja.

“Persoalan utamanya adalah sistem kita belum sepenuhnya mampu memberi masa depan yang layak. Masih ada kesenjangan mutu antara sekolah di kota dan desa.Kurikulum kita juga seringkali asing dengan potensi tanah kita sendiri,” katanya.

Ia juga menyoroti kondisi tenaga pendidik di NTT, khususnya sekitar 9.000 tenaga honorer dan PPPK yang masih menghadapi ketidakpastian status.

“Bagaimana kita bicara ‘naik kelas’ jika 9.000 tenaga honorer/PPPK masih dihantui ketidakpastian status. Guru adalah kunci perluasan kapabilitas siswa; jika mereka tidak sejahtera, transformasi pendidikan akan terhambat,” tegasnya.

Terkait upaya mendorong perhatian pemerintah pusat, Winston menegaskan DPRD NTT terus memperjuangkan agar pembangunan pendidikan di NTT tidak menggunakan standar nasional yang kaku, melainkan dengan pendekatan afirmatif.

“Kami sebagai pimpinan Komisi V DPRD NTT terus mendesak pusat agar melihat NTT bukan dengan kacamata standar nasional yang kaku, tapi dengan kacamata afirmasi. Tanpa bantuan fasilitas belajar yang memadai dari pusat, pilihan hidup anak-anak NTT akan tetap sempit,” ujarnya.