DPRD NTT Minta Penimbunan Solar Ditindak Tegas, Dinilai Lukai Rakyat

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa, meminta aparat penegak hukum menindak tegas dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar
• Yunus menilai jalur penyaluran sebenarnya telah memiliki prosedur tetap yang jelas
• Kasus yang terjadi di Manggarai Timur harus dibuka ke publik agar memutus rantai upaya-upaya lain di tempat lain

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku

POS-KUPANG. COM, KUPANG - Anggota DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa, meminta aparat penegak hukum menindak tegas dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, menyusul kasus penimbunan solar yang juga terjadi di Manggarai Timur.

Menurut Yunus, praktik penimbunan di tengah kelangkaan BBM sangat melukai rasa keadilan masyarakat, apalagi di saat kondisi ekonomi belum stabil dan harga kebutuhan pokok meningkat.

“Hari ini rakyat di bawah merasakan dampak kelangkaan BBM. Kalau benar ada penimbunan, ini sangat mencederai kepedihan hati rakyat di tengah situasi yang sangat tidak menentu,” ujarnya kepada POS KUPANG, Senin (27/4).

Ia menegaskan, penanganan kasus seperti di Manggarai Timur harus dilakukan secara tegas dan transparan agar memberikan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Baca juga: Komisi II DPRD NTT Desak Pemerintah Gencarkan Operasi Pasar Murah Atasi Harga Sembako

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk melakukan tindakan hukum terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan penimbunan tersebut. Ini penting agar menimbulkan kepercayaan publik,” tegasnya.

Terkait distribusi BBM subsidi, Yunus menilai jalur penyaluran sebenarnya telah memiliki prosedur tetap yang jelas.

Namun demikian, ia meminta seluruh pihak, termasuk Pertamina, memastikan distribusi berjalan normal dan tidak terhambat sampai ke daerah-daerah. 

“Seperti biasa sudah memiliki protapnya. Kami meminta pihak Pertamina dan pihak terkait untuk memastikan jalur distribusi BBM bersubsidi ini benar-benar sampai ke masyarakat dan tidak boleh terhambat,” katanya.

Ia juga menilai penimbunan BBM merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan tidak dapat ditoleransi, terlebih dalam kondisi sulit yang sedang dihadapi rakyat.

“Upaya penimbunan ini adalah tindakan yang paling keji. Kita harus melindungi rakyat dari berbagai kesulitan. Situasi lagi tidak menentu, harga bahan pokok lagi naik, sehingga tindakan hukum itu harus dilakukan agar ada efek jera,” ujarnya.

Secara khusus, Yunus menekankan agar kasus di Manggarai Timur dibuka secara transparan kepada publik guna memutus rantai praktik serupa di daerah lain.

“Kasus yang terjadi di Manggarai Timur harus dibuka ke publik agar memutus rantai upaya-upaya lain di tempat lain. Ini sangat serius karena jalur distribusi BBM bersubsidi tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, terutama jika terdapat dugaan keterlibatan aparat dalam kasus tersebut.

“Kalau aparat penegak hukum saja tidak memiliki kepercayaan dari rakyat, ini bisa berbahaya. Karena itu harus dibuka ke publik dan ditindak tegas agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” pungkasnya.(nov)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS