LIPSUS: Warga NTT Minta Tangani Jalan Rusak, Survei Setahun Kepemimpinan Melki Johny 

Ringkasan Berita:

• Hasil survei Voxpol Center Research & Consulting menyebutkan mayoritas warga NTT meminta Gubernur Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma (Melki - Johni) menyelesaikan masalah infrastruktur dan kemiskinan. 
• Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago dalam tayang YouTube disaksikan Minggu (15/2) menyebut, survei itu berlangsung 5-14 Januari 2026 pada 22 Kabupaten/Kota di NTT dengan menyasar 800 responden dengan tingkat eror 3,47 persen. 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Hasil survei Voxpol Center Research & Consulting menyebutkan mayoritas warga NTT meminta Gubernur Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma (Melki - Johni) menyelesaikan masalah infrastruktur dan kemiskinan. 

Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago dalam tayang YouTube disaksikan Minggu (15/2/2026) menyebut, survei itu berlangsung 5-14 Januari 2026 pada 22 Kabupaten/Kota di NTT dengan menyasar 800 responden dengan tingkat eror 3,47 persen. 

"Sektor prioritas yang paling mendesak di sekitar masyarakat adalah ekonomi dan kesejahteraan 40,1 persen, infrastruktur dan layanan dasar 33,9 persen serta pendidikan 11 persen," ujar Chaniago saat merilis survei tersebut pada Jumat (13/2/2026). 

Dari situ, kata dia, ketika didalami, sektor ekonomi dan kesejahteraan uang paling mendesak dan harus segera diatasi menurut responden adalah harga kebutuhan pokok sebanyak 56 persen, sulit mencari lapangan kerja 12,8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 11,2 persen dan kelangkaan kebutuhan bahan pokok 6,9 persen. 

"Saya sempat diskusi sama Pak Gubernur, secara nasional sulit mencari lapangan kerja hari-hari ini dan tidak hanya di NTT tetapi secara nasional juga persoalan sulitnya lapangan kerja," ujarnya. 

Layanan dasar yang paling penting dan mendesak untuk segera diperbaiki adalah jalan yang rusak 69,7 persen responden, fasilitas air bersih dan jembatan. Masalah jalan menjadi perdebatan nasional. Kewenangan jalan provinsi dan daerah seringkali menjadi hambatan.

"Sementara jalan terus berlubang. Kewenangan antara pemerintah daerah yang selalu berdebat, efisiensi juga. Mungkin pekerjaan yang luar biasa dari Pak Gub," katanya. 

Disektor pendidikan, permasalahan yang sangat penting dan mendesak yaitu biaya pendidikan yang mahal 40 persen respon, sarana prasarana rusak dan tidak mendukung 17,9 persen, bantuan pendidikan beasiswa-BOS tidak tepat sasaran 13,7 persen. 

"Mudah-mudahan nanti ada data lapangan BOS yang dibutuhkan. Mudah-mudahan tepat sasaran sehingga tidak ada kejadian seperti bulan Januari (kejadian siswa bunuh diri di Ngada, Red)," katanya. 

Namun begitu, dia meyakini Gubernur Melki Laka Lena bisa merespons itu dan membenahinya. Apalagi pasca kejadian itu, Melki turun langsung ke rumah duka, disamping sempat marah terhadap peristiwa itu. 

"Memang betul-betul beliau terharu melihat kejadian yang mungkin selama ini dilaporkan berbeda dengan kenyataan. Inter-subjektif. Apa yang dilihat itu yang dilaporkan. Itu PR ke depan," ujarnya. 

Sektor kesehatan, persoalan yang paling mendesak dan penting untuk segera diperbaiki adalah fasilitas kesehatan tidak memadai sebanyak 28,1 persen, biaya layanan kesehatan mahal 26,3 persen, kekurangan tenaga medis seperti bidan, dokter dan perawat 22,8 persen. 

Sektor sosial keamanan yang harus diselesaikan adalah maraknya masyarakat terjerat pinjaman online, kriminalitas tinggi sebanyak 23 persen dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan 23,1 persen, maraknya judi online 15,4 persen. 

Dari aspek pemerintahan dan penegakan hukum, masalah pungli paling tinggi atau 40,9 persen, penegakan hukum tebang pilih masih 27,3 persen dan birokrasi yang lambat dan berbelit 2,7 persen.