DPRD NTT Tegaskan Dukungan Bangun Infrastruktur NTT Meski Anggaran Terbatas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ana Waha Kolin menegaskan dukungan legislatif mendukung Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur, meski keterbatasan anggaran. 

Politikus PKB itu menekankan, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah. Menurutnya, membangun infrastruktur sama artinya dengan membangun peradaban karena berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Pada prinsipnya DPRD NTT, khususnya Komisi IV, mendukung penuh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di NTT. Infrastruktur adalah fondasi utama pembangunan daerah,” ujar Ana, Kamis (15/1/2026). 

Ia mengungkapkan, pada tahun 2026 terdapat dukungan anggaran dari APBN sebesar lebih dari Rp100 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Namun, anggaran tersebut masih perlu dirinci dan disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.

Baca juga: DPRD NTT Ingin Pergub Pembatasan Penggunaan BBM Subsidi Hasilkan PAD 

Ana juga mengakui, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT tahun 2026 relatif terbatas. Selain itu, pemerintah daerah masih dibebani kewajiban pembayaran utang yang tidak dapat dihindari sehingga berpengaruh pada ruang fiskal daerah.

“Kondisi anggaran kita tahun 2026 memang terbatas, apalagi masih ada kewajiban utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Namun hal ini tidak boleh menghambat komitmen kita untuk terus membangun,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, khususnya pelaku jasa konstruksi, dapat bersinergi dengan pemerintah dan DPRD agar pembangunan infrastruktur di NTT tetap berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Gubernur NTT Melki Laka Lena menyebut, Tahun Anggaran 2025 merupakan periode penting bagi pembangunan infrastruktur di NTT.

Berbagai program telah dilaksanakan pada sektor jalan, sumber daya air, permukiman, serta sarana pendukung pelayanan dasar lainnya.

Menurut Gubernur Melki, diperlukan forum evaluasi yang komprehensif dan terstruktur guna memastikan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, serta prinsip tata kelola yang baik.

“Evaluasi ini tidak hanya menilai capaian fisik dan kualitas pembangunan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala, tantangan, serta peluang perbaikan ke depan,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu berkata, selain evaluasi Pemerintah juga menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur Provinsi NTT kepada publik secara terbuka dan akuntabel.

Transparansi ini, kata dia, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif pelaku jasa konstruksi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Gubernur Melki berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan.