Demokrat NTT Launching Klinik Hukum dan Rayakan HUT ke-24

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) melaunching Klinik Hukum gratis. 

Launching itu sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Partai Demokrat. Ketua DPD Demokrat NTT Leo Lelo secara resmi membuka Klinik Hukum itu, Selasa (9/9/2025) di Kantor Demokrat NTT.

Klinik Hukum itu akak memberikan layanan dan bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma. Sasarannya adalah bagi warga yang kurang mampu. 

Kegiatan ini diawali dengan diskusi seputar persoalan perpajakan dan ditutup doa bersama yang dipimpin rohaniawan dari Islam, Kristen, dan Katolik. Hadir pula jajaran pengurus serta anggota DPRD NTT asal Demokrat.

Leo Lelo menegaskan, peluncuran Klinik Hukum merupakan implementasi dari kader-kader yang ahli pada bidang hukum.

“Melayani konsultasi hukum gratis bagi masyarakat NTT agar masyarakat melek hukum,” katanya.

Dia berkata, kali ini Demokrat tidak merayakan HUT dengan acara mewah. Tapi, syukuran dilakukan secara sederhana dengan memegang prinsip Demokrat yakni bermakna untuk masyarakat. 

Baca juga: Fraksi Demokrat DPRD Sebut APBD NTT Banyak Biayai Rutinitas Birokrasi Dibanding Produktif 

“Partai Demokrat tidak harus merayakan ulang tahun dengan acara besar. Di tengah kondisi bangsa yang penuh tantangan, kami memilih kegiatan yang memberi manfaat nyata. Klinik Hukum ini adalah wujud kepedulian Demokrat untuk hadir bersama rakyat,” ujarnya. 

Anggota DPRD NTT itu mengatakan, hadirnya Klinik Hukum sejalan dengan prinsip perjuangan Partai Demokrat, yakni menegakkan keadilan, menjaga perdamaian, serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, banyak masyarakat yang menghadapi persoalan hukum. Ia mencontohkan seperti persoalan perpajakan tanpa memiliki akses atau pemahaman yang cukup. 

Melalui Klinik Hukum, Demokrat NTT berupaya memberikan pencerahan serta solusi praktis agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka.

“Rakyat sering merasa tidak adil dalam hidup, banyak kebijakan belum benar-benar hadir untuk mereka. Melalui Klinik Hukum, kami ingin membuka akses agar persoalan-persoalan itu bisa diurai dan masyarakat mendapatkan keadilan,” jelasnya.

Dalam diskusi perdana, sejumlah konsultan hukum dan pajak dilibatkan untuk memberi pemahaman, salah satunya terkait aturan kewajiban pajak. Leo juga menyebut, masih banyak pegawai dengan penghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan yang sudah terpotong pajak, padahal tidak seharusnya.

“Kita ingin masyarakat mendapat informasi yang benar sehingga tidak dirugikan,” tambahnya.