Kenaikan Tunjangan DPR Tidak Tepat Begini Alasan Pengamat Politik Amir Kiwang

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Polemik kenaikan gaji hingga tunjangan bagi pimpinan maupun anggota DPR RI dinilai tidak tepat secara etika dan moral.

Pengamat Universitas Muhamadiyah (Unmuh) Kupang Amir Kiwang mengatakan, kenaikan tunjangan anggota DPR RI memang menjadi polemik yang sensitif, terutama di tengah situasi ekonomi dan sosial Indonesia saat ini.

Pengajar Fisip Unmuh Kupang itu berkata, kebijakan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip utama seperti keadilan sosial.

Mestinya kenaikan di wakil rakyat itu harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. 

"Apakah masyarakat umum juga mengalami peningkatan kesejahteraan?. Kelayakan fiskal. Apakah APBN/APBD mampu menanggung beban tambahan ini?" katanya. 

Demikian juga dengan proses yang dilalui untuk menaikkan tunjangan anggota DPR RI. Perlunya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

Sebaliknya, kenaikan tunjangan anggota DPR tidak tepat jika dilakukan secara sepihak, tertutup, atau di tengah tekanan ekonomi pada rakyat.

Apalagi kondisi rakyat saat ini bergulat dengan banyak persoalan terutama soal kesenjangan sosial. 

Belum lagi, kata dia, mengenai utang negara dan defisit APBN, di mana Pemerintah masih mengupayakan efisiensi fiskal. Disamping kepercayaan publik terhadap kinerja DPR RI yang kian merosot.

"Secara moral dan etika, momen ini sangat tidak tepat untuk membicarakan kenaikan gaji bagi pejabat publik khususnya DPR. Berkaitan dengan itu maka pemerintah mempertimbangkan lagi kenaikan gaji ini," kata Amir..

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi NTT, David Boimau, menanggapi isu kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI yang menuai sorotan publik.

Menurutnya, kebijakan tersebut tentu telah melalui kajian yang mempertimbangkan kelayakan dan kondisi ekonomi.

"Apabila menurut kajian itu harga kenaikan barang, harga sewa, dan lainnya pantas, artinya sudah bisa menjadi tanggung jawab Sekjen DPR RI. Tetapi kalau analisa atau kajiannya tidak masuk akal, ya pastinya harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang harus dievaluasi kembali," ujar David, Kamis.

Ia menegaskan agar seluruh anggaran tetap diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat melalui langkah efisiensi.

Menurutnya, jangan sampai polemik di tingkat nasional menimbulkan gejolak hingga ke daerah.