KKB Minta Pemerintah Hormati Hak Masyarakat Adat Biak Numfor

Berbagai keputusan tersebut, kata Apolos, menjadi landasan bagi Kankain Karkara Byak dan masyarakat adat untuk menolak seluruh kebijakan yang dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat adat, baik yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.

“Kami berdiri di atas keputusan adat, keputusan gereja, dan keputusan masyarakat pemilik hak ulayat. Karena itu kami menolak segala bentuk kebijakan yang tidak melibatkan dan tidak mendapatkan persetujuan masyarakat adat,” tandasnya. (*)